Karawang | Lintaskarawang.com – Munculnya informasi mengenai sejumlah tagihan kepada kepala sekolah di lingkungan pendidikan dasar Kabupaten Karawang patut mendapat perhatian serius. Jum’at (7/8/2026).
Persoalannya bukan semata-mata mengenai nominal pembayaran, melainkan menyangkut transparansi, sumber pembiayaan, mekanisme penagihan, pertanggungjawaban, hingga dugaan adanya pengarahan terhadap penyedia tertentu dalam pemenuhan kebutuhan satuan pendidikan.
Informasi yang beredar menyebut sejumlah kebutuhan yang ditagihkan kepada kepala sekolah, di antaranya Kidung selama dua bulan sebesar Rp70.000 dan spanduk SPMB sebesar Rp150.000.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, terdapat informasi mengenai kepala sekolah yang disebut belum menyelesaikan pembayaran sejumlah kebutuhan akhir tahun ajaran, seperti sampul ijazah, kertas ijazah, PAS, plang sekolah dan kebutuhan lainnya.
Informasi tersebut disebut akan ditindaklanjuti melalui komunikasi secara pribadi.
Yang menjadi perhatian, penyampaian informasi mengenai tagihan tersebut disebut dilakukan melalui Pengawas Korwil Wilayah 9.
Jika Sudah Masuk ARKAS, Apa Dasar Tagihannya?
Pertanyaan publik sebenarnya sederhana, tetapi sangat mendasar:
Jika kebutuhan tersebut memang telah direncanakan dan dianggarkan oleh sekolah melalui ARKAS, mengapa masih muncul tagihan melalui jalur lain?
Apabila suatu kebutuhan telah tercantum dalam ARKAS dan kemudian dibayarkan menggunakan Dana BOSP, semestinya terdapat dokumen perencanaan, transaksi, bukti pembayaran, serta pertanggungjawaban yang dapat ditelusuri.
Sebaliknya, apabila terdapat pembayaran lain di luar transaksi Dana BOSP, maka harus jelas pula dasar pembayaran, sumber dana, tujuan, pihak yang menginisiasi, pihak penerima, serta mekanisme pertanggungjawabannya.
Jangan sampai muncul pola yang menimbulkan pertanyaan:
kebutuhan direncanakan dalam ARKAS → dibiayai melalui Dana BOSP → kemudian muncul tagihan melalui jalur Pengawas/Korwil/K3S.
Mekanisme, dasar penetapan nominal, serta aliran dananya perlu diperiksa secara objektif.
Pengawas Jangan Sampai Dipersepsikan Sebagai Kolektor
Posisi pengawas pendidikan pada prinsipnya berkaitan dengan fungsi pembinaan dan pengawasan. Karena itu, apabila nama atau jalur pengawas disebut dalam penyampaian tagihan kepada kepala sekolah, publik berhak meminta kejelasan mengenai kapasitas dan dasar penyampaian tersebut.
Pertanyaannya:
Siapa yang memberikan instruksi?
Apakah berasal dari Korwil?
Apakah berasal dari forum kepala sekolah?
Apakah diketahui pejabat terkait di Disdikbud?
Apakah pembayaran tersebut bersifat wajib?
Siapa yang menetapkan nominal?
Dan yang paling penting:
Siapa yang menerima uang tersebut dan bagaimana pertanggungjawabannya?
Klarifikasi atas pertanyaan tersebut penting agar tidak muncul persepsi bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan pendidikan digunakan sebagai sarana penagihan kepada satuan pendidikan.
Jika pengawas hanya meneruskan informasi, maka harus dapat dijelaskan pula siapa sumber informasi tersebut dan apa dasar tagihannya.
Jangan Sampai Kepala Sekolah Menjadi Pihak yang Menanggung Risiko
Persoalan menjadi lebih serius apabila kepala sekolah berada dalam posisi menerima tekanan atau arahan tertentu dalam penggunaan Dana BOSP.
Sebab, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh auditor maupun aparat pengawasan, kepala sekolah sebagai pengelola anggaran satuan pendidikan dapat menjadi pihak yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban atas transaksi yang tercatat dalam dokumen sekolah.
Karena itu, setiap pengeluaran semestinya dapat dijelaskan secara terang:
– apa dasar kebutuhannya;
– dari mana sumber dananya;
– apakah telah direncanakan dalam RKAS/ARKAS;
– siapa penyedia barang atau jasa;
– bagaimana proses pengadaannya;
– berapa nilai transaksinya;
– siapa yang menerima pembayaran;
– apa bukti transaksi dan pembayarannya; serta
Jangan sampai keputusan atau arahan dari pihak lain pada akhirnya menjadi beban pertanggungjawaban kepala sekolah seorang diri.
Inspektorat Diminta Tidak Hanya Memeriksa LPJ
Inspektorat Kabupaten Karawang patut mempertimbangkan penelusuran terhadap informasi mengenai mekanisme pengumpulan dana yang disebut melibatkan satuan pendidikan.
Pemeriksaan semestinya tidak berhenti pada kelengkapan LPJ sekolah.
Yang perlu ditelusuri adalah rantai penganggaran hingga aliran uangnya.
Mulai dari siapa yang mengusulkan kebutuhan, siapa yang menentukan nominal, siapa yang menyampaikan atau mengarahkan pembayaran, bagaimana mekanisme pembayarannya, kepada siapa uang diserahkan, serta apakah kebutuhan tersebut sebelumnya telah direncanakan atau dibiayai melalui Dana BOSP.
Semua harus dibuktikan melalui dokumen dan transaksi, bukan sekadar berdasarkan informasi lisan.
APH Diminta Tidak Menunggu Persoalan Membesar
Aparat Penegak Hukum (APH) juga patut memberikan perhatian apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan indikasi adanya pemaksaan, penyalahgunaan kewenangan, pengondisian pengadaan, pungutan yang tidak memiliki dasar, atau potensi kerugian keuangan negara/daerah.
Publik tentu tidak menginginkan Dana BOSP menjadi ruang munculnya berbagai pembiayaan yang tidak jelas dasar dan mekanismenya.
Dana pendidikan harus digunakan untuk kepentingan pendidikan dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Kini publik menunggu jawaban: siapa yang menetapkan tagihan, apa dasar hukumnya, dari mana sumber dananya, kepada siapa uang dibayarkan.
Tinggalkan Balasan