Karawang | Lintaskarawang.com – Harapan besar masyarakat terhadap dampak ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diuji.
Di tengah ambisi pemerintah meningkatkan gizi anak sekaligus menggerakkan ekonomi lokal, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Kemiri, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang justru mengaku belum merasakan manfaat nyata.
Keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Yayasan Pangan Lestari Nusantara di lingkungan RT 21/RW 04 dinilai belum membuka ruang kolaborasi bagi warga sekitar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal, sejak awal program ini digulirkan, masyarakat berharap bisa terlibat sebagai mitra penyedia bahan pangan maupun pendukung operasional dapur.
Salah satu pelaku UMKM setempat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya, ia menyebut, hingga kini belum ada langkah konkret dari pengelola untuk menggandeng usaha warga.
“Kami berharap adanya dapur SPPG di lingkungan kami bisa mendorong usaha kami, minimal ada kerja sama, supaya ekonomi di kampung juga ikut sejahtera,”ujarnya saat ditemui, Kamis (30/04/26).
Menurutnya, program MBG seharusnya tidak hanya fokus pada peningkatan gizi anak, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekitar, terutama bagi pelaku usaha kecil yang selama ini bergantung pada pasar lokal.
Namun, saat dikonfirmasi, pihak internal SPPG mengaku belum memiliki kewenangan terkait kerja sama dengan UMKM, koordinator lapangan yang dihubungi melalui pesan WhatsApp menyatakan bahwa dirinya hanya bertugas dalam proses perekrutan tenaga kerja.
“Saya kurang tahu persis, saya hanya pekerja untuk perekrutan tenaga kerja. Untuk kerja sama dengan warga atau suplai bahan makanan, belum ada perintah dari pengelola, silakan langsung ke pihak yayasan,” ujarnya.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, di satu sisi program MBG digadang-gadang sebagai solusi ganda mengatasi gizi buruk sekaligus membuka lapangan kerja, namun di sisi lain, implementasi di lapangan dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pemberdayaan ekonomi lokal.
Warga menilai, tanpa keterlibatan UMKM setempat, potensi perputaran ekonomi di tingkat desa menjadi tidak maksimal.
Padahal, keberadaan dapur SPPG seharusnya bisa menjadi pusat aktivitas ekonomi baru, mulai dari penyedia bahan pangan, jasa distribusi, hingga tenaga pendukung lainnya.
Masyarakat pun mendesak pengelola dapur SPPG agar segera membuka ruang dialog dan kemitraan, selain untuk meningkatkan produktivitas usaha warga, langkah tersebut dinilai penting guna menekan angka pengangguran di wilayah sekitar.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Yayasan Pangan Lestari Nusantara terkait mekanisme kerja sama dengan pelaku UMKM lokal.
Penulis: Apih Kasur
Editor: Aan Ade Warino
Tinggalkan Balasan