Karawang, Lintaskarawang.com – Pernyataan tidak pantas dari oknum HRD PT FCC Indonesia menyulut amarah warga Karawang. Masyarakat merasa dilecehkan, namun upaya penyelesaian melalui mediasi yang dilakukan Kang Dedi Mulyadi (KDM) justru dinilai tak berpihak pada rakyat Karawang. Pasalnya, KDM justru dianggap hanya berpihak pada perusahaan.
Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Kabupaten Karawang, Guntar Mahardika, dengan tegas menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan KDM yang dinilai hanya menjadi juru mediasi antara pihak perusahaan dan kepala desa, tanpa melibatkan suara rakyat yang menjadi korban pernyataan diskriminatif tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tidak cukup hanya dengan membuat konten bersama pihak perusahaan dan kepala desa dianggap masalah selesai. KDM bukan orang Karawang, jadi tidak tahu bagaimana sakitnya ketika dilecehkan dengan kata-kata ‘Orang Karawang susah diajarin, tidak pintar-pintar’,” tegas Guntar.
Menurutnya, KDM malah terlihat tertawa-tawa dalam video mediasi tersebut, sementara masyarakat Karawang masih diliputi rasa sakit hati. Ia mendesak agar aparat penegak hukum segera menginvestigasi ke mana arah mediasi itu sebenarnya dan apakah ada langkah konkret untuk kepentingan rakyat Karawang.
“Seharusnya KDM berpihak pada masyarakat Karawang, bukan justru mengabaikan perasaan kolektif warga demi kepentingan konten. Ia bisa saja melakukan sidak ke PT FCC langsung bersama pemerintah daerah,” ujarnya.
Guntar juga mendorong agar perusahaan FCC memprioritaskan warga Karawang sebagai tenaga kerja, bukan malah melakukan rekrutmen dari luar daerah yang menyingkirkan potensi lokal. “Tolong tekankan bahwa warga Karawang itu pintar dan layak bekerja di PT FCC,” imbuhnya.
Ia menilai, mediasi yang dilakukan KDM lebih terkesan hanya untuk kepentingan personal branding, bukan untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak. Bahkan, Guntar mencurigai adanya dugaan lobi-lobi khusus antara perusahaan dan pihak tertentu.
“Kalau benar mediasi itu ada lobi perusahaan kepada KDM agar masalah selesai, ini patut menjadi sorotan. Jangan sampai masyarakat Karawang menjadi korban diam-diam dari mediasi yang tidak transparan,” katanya.
Guntar memperingatkan, apabila pola mediasi seperti ini dibiarkan, maka bisa memicu perusahaan-perusahaan lain melakukan pelanggaran serupa tanpa takut akan sanksi. “Kalau tidak ada efek jera, maka perusahaan-perusahaan lain akan seenaknya merekrut dari luar dan melecehkan putra-putri daerah Karawang,” pungkasnya. (LK)
Tinggalkan Balasan