Karawang, Lintaskarawang.com – Rekrutmen PT. FCC Indonesia yang digelar di SMKN 12 Bandung pada 21 Juli 2025 menuai kecaman dari berbagai pihak di Karawang. Warga, aktivis, dan tokoh masyarakat mempertanyakan alasan perekrutan tenaga kerja dilakukan di luar daerah, sementara pengangguran di Karawang masih tinggi. Audiensi digelar di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang pada Rabu (23/7/2025), dan dihadiri oleh Kepala Disnakertrans Karawang, Humas DPP GMPI, Mr. Kim, Ketua Paguyuban Sundawani Karawang, Ketua GMBI Kabupaten Karawang, Kepala Desa Wadas, Karang Taruna Desa Wadas, para aktivis, serta perwakilan Management PT. FCC Indonesia.
Dalam audiensi tersebut, Kadisnakertrans Karawang menegaskan bahwa pihaknya menghadirkan langsung manajemen PT. FCC untuk menghindari kesalahpahaman. “Kami pemerintah daerah akan selalu berpihak kepada masyarakat Karawang. Kami bekerja untuk rakyat Karawang, dan saya sendiri langsung ditelepon oleh Pak Bupati mengenai masalah ini,” ujar Kadisnakertrans.
Namun pernyataan pihak PT. FCC Indonesia justru memantik kemarahan. Mereka mengklaim telah melakukan tes di sejumlah sekolah di Karawang namun hasilnya tidak memenuhi kriteria, meskipun tes hanya menggunakan materi setingkat SMP. Pihak perusahaan pun menyampaikan bahwa Disnaker Karawang seolah tidak siap saat dibutuhkan untuk pembinaan tenaga kerja, bahkan membandingkannya dengan Bandung, yang dinilai lebih responsif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan itu membuat Mr. Kim, Humas DPP GMPI, geram. “Jangan anggap orang Karawang bodoh! Ayo adu tes otak dengan putra-putri Karawang. Bagaimana mungkin kami bisa menang kalau hasil tes saja tidak pernah dibuka secara transparan? Banyak oknum HRD lebih mementingkan orang dalam. Kami terbuka dengan orang luar, tapi tolong prioritaskan dulu anak-anak Karawang,” tegasnya.
Senada, Kepala Desa Wadas, H. Jujun, menyayangkan sikap perusahaan yang tak melibatkan pemerintah desa dalam proses perekrutan. “Kalau memang butuh karyawan sesuai kriteria, kenapa tidak ajak kami bekerja sama? Kami bisa bantu pembinaan dan edukasi, bahkan siap sediakan tempat dan minta CSR perusahaan bantu alat pelatihan,” ujarnya.
Disnakertrans Karawang menyatakan bahwa mereka telah berupaya maksimal menekan angka pengangguran dan berharap perusahaan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan desa. “Ini bukan tanggung jawab kami saja. Semua pihak harus terlibat. Jangan kaku dalam kebijakan, kita cari solusi bersama,” ujar Kadisnaker.
Audiensi sempat memanas ketika perwakilan PT. FCC menyampaikan alasan klasik bahwa Disnaker Karawang tidak siap menyediakan tempat untuk rekrutmen, dan menyebut hasil tes di Karawang tidak memenuhi standar. Hal itu memicu kemarahan para peserta audiensi yang merasa pernyataan tersebut menyudutkan dan tidak menghargai potensi tenaga kerja lokal.
Kasus ini membuka kembali persoalan klasik terkait kepercayaan perusahaan terhadap BKK dan Disnaker Karawang. Muncul dugaan adanya komitmen tertutup antara pihak manajemen dengan BKK luar daerah, yang merugikan warga lokal.
Audiensi ditutup dengan desakan agar PT. FCC Indonesia dan perusahaan-perusahaan lain di Karawang lebih terbuka dan memprioritaskan tenaga kerja lokal, serta membangun kerja sama yang adil dan transparan dengan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Karawang diminta tegas menindak jika ada indikasi diskriminasi terhadap putra-putri daerah. (LK)
Tinggalkan Balasan