Karawang | Lintaskarawang.com – Mencuatnya dugaan tindakan amoral yang menyeret salah satu oknum Kepala Dinas (Kadis) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang terus memantik perhatian publik. Dugaan tersebut bahkan mendapat sorotan keras dari Forum Aliansi Ormas Islam Karawang Bersatu, yang menilai kasus tersebut tidak hanya menyangkut urusan pribadi, tetapi juga menyentuh integritas pejabat publik dan marwah birokrasi.
Ketua Forum Aliansi Ormas Islam Karawang Bersatu, Agus Iman, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk perilaku yang dinilai mencederai nilai agama, norma sosial, serta etika pemerintahan, terlebih jika melibatkan dugaan pemanfaatan jabatan atau relasi kuasa terhadap perempuan.
“Ini pukulan telak bagi moralitas birokrasi di Karawang. Seorang Kepala Dinas itu panutan, bukan justru memberikan contoh buruk dan bertindak pengecut. Kita tidak boleh membiarkan lingkungan pemerintahan dikotori oleh mentalitas amoral seperti ini,” tegas Agus Iman kepada awak media usai bersilaturahmi dari kediaman Wan Loreng, Ketua Paguyuban Mubaligh Karawang, Jumat (19/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Agus, masyarakat berhak mendapatkan pemerintahan yang bersih, bukan hanya dari praktik korupsi, tetapi juga dari perilaku yang bertentangan dengan etika dan moralitas publik.
“Jabatan adalah amanah. Ketika seorang pejabat diduga melakukan tindakan yang merugikan perempuan dan kemudian menghindari tanggung jawab, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ikut dipertaruhkan,” ujarnya.
Dugaan Kasus Dinilai Tak Bisa Dianggap Urusan Pribadi
Forum Aliansi menilai apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka persoalan itu tidak lagi dapat dianggap sebagai urusan pribadi semata. Sebab, pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan institusi yang dipimpinnya.
Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Karawang serta instansi terkait untuk bersikap terbuka dan melakukan langkah-langkah klarifikasi maupun pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
ASN Terikat Aturan Moral dan Etika
Dalam menjalankan tugasnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) terikat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mewajibkan ASN menjunjung tinggi integritas, etika, moral, serta menjaga citra dan kehormatan instansi pemerintah.
Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa setiap ASN wajib menjaga kehormatan negara, pemerintah, dan martabat sebagai pegawai negeri.
Apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat yang mencoreng nama baik instansi atau menyalahgunakan kedudukan dan kewenangannya, ASN dapat dikenakan sanksi berupa:
• Penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
• Pembebasan dari jabatannya;
• Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
• Hingga pemberhentian sebagai ASN sesuai tingkat pelanggaran yang terbukti.
Jika Ada Unsur Pidana, Proses Hukum Dapat Diterapkan
Pengamat hukum menilai, apabila dalam kasus tersebut ditemukan unsur pidana seperti penipuan, pemaksaan, kekerasan seksual, eksploitasi, atau tindakan lain yang melanggar hukum, maka proses hukum dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jika berkaitan dengan kekerasan seksual, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan ancaman pidana yang disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang terbukti dalam proses hukum.
Sementara apabila terdapat unsur penyalahgunaan jabatan atau kewenangan untuk memperoleh keuntungan tertentu, aparat penegak hukum juga dapat melakukan pendalaman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menanti Klarifikasi dan Fakta Hukum
Hingga berita ini ditulis, belum ada putusan pengadilan maupun hasil pemeriksaan resmi yang menyatakan kebenaran atas dugaan yang beredar. Karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan.
Namun demikian, derasnya sorotan publik menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin kritis terhadap perilaku pejabat publik. Jabatan tidak lagi hanya dinilai dari capaian kinerja, tetapi juga dari integritas, tanggung jawab moral, dan keteladanan yang ditunjukkan kepada masyarakat.
Kasus ini pun menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menjaga marwah birokrasi dan memastikan tidak ada pejabat yang merasa kebal terhadap etika maupun hukum. (LK)
Tinggalkan Balasan