Komisi IV DPRD Jabar, Pipik Taufik Ismail Tinjau Program (Lisdes) dan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Cimahi

- Penulis

Selasa, 3 Februari 2026 - 09:12

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Cimahi | Lintaskarawang.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., mengikuti Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Non Panitia Khusus (Non Pansus) ke Kota Cimahi dalam rangka meninjau pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2025, khususnya Program Listrik Pedesaan (Lisdes) serta pembangunan dan penanganan kawasan kumuh.

Kunjungan kerja tersebut difokuskan pada fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar pelaksanaannya berjalan optimal dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan Program Listrik Pedesaan (Lisdes) di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara. Dalam peninjauan ini, Komisi IV DPRD Jabar melihat langsung kondisi infrastruktur kelistrikan yang telah dibangun, sekaligus mendengarkan pemaparan dari pihak terkait mengenai progres pelaksanaan, kendala di lapangan, serta dampak program bagi masyarakat penerima manfaat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Program Lisdes merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pemerataan akses listrik, terutama di wilayah permukiman yang masih mengalami keterbatasan layanan. Kehadiran listrik diharapkan dapat menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Selanjutnya, rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melanjutkan peninjauan ke kawasan kumuh di Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara. Penanganan kawasan kumuh ini bertujuan menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni, sehat, dan aman, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di kawasan perkotaan.

Baca Juga:  Pengawasan 2025, Pipik Taufik Ismail Dengarkan Aspirasi Disabilitas di Kutawaluya,Soroti Kartu Disabilitas di kabupaten Karawang.

Di lokasi tersebut, Komisi IV DPRD Jabar meninjau kondisi lingkungan permukiman, sarana dan prasarana pendukung, serta progres pembangunan yang sedang berjalan. Program ini tidak hanya menitikberatkan pada perbaikan fisik, tetapi juga penataan lingkungan, perbaikan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, dan fasilitas pendukung lainnya.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pipik Taufik Ismail, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan seluruh program yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, kehadiran langsung anggota DPRD di lapangan penting untuk memperoleh gambaran riil pelaksanaan program, sekaligus menyerap aspirasi serta masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan daerah. Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam pembahasan kebijakan dan perencanaan program di tingkat provinsi.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat berharap Program Lisdes dan penanganan kawasan kumuh di Kota Cimahi dapat berjalan berkelanjutan, mendorong pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

(Wahid)

Berita Terkait

Perluas Struktur Organisasi, DPC PSN Karawang Serahkan SK DPAC Kecamatan Klari
Komitmen PRIMA di Tengah Renovasi, Kejari Karawang Pastikan Layanan Hukum Tetap Optimal
Bupati Karawang Sidak Tempat Hiburan Malam, Temukan Sejumlah Pelanggaran Perizinan
Kembalikan Pengelolaan Pasar Cikampek 1 ke Pemkab, Tolak BOT Pengelolaan Pasar oleh Perusahaan Swasta
Iduladha 2026, Pemkab Karawang Distribusikan 25 Sapi dan Kurban Presiden Prabowo
Kunjungi Warga Telukjambe, Pipik Taufik Ismail Tegaskan Komitmen Serap Aspirasi Masyarakat
Hadiri Rapat Minggon, Kapolsek Purwasari Ajak Semua Elemen Jaga Kondusifitas Wilayah
Tokoh Masyarakat dan Pemuda Karawang Wetan Bersuara Usai Polemik Proposal Kelurahan, Minta Tata Kelola Lebih Transparan
Berita ini 0 kali dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 14:19

TOKO SUBUR TELOR DILAPORKAN JUAL MINYAK GORENG CURAH TANPA LEBEL SNI & MERK

Selasa, 21 Juli 2026 - 09:54

Dewan Tani H. Karsim Dengarkan Keluhan Petani Sekarwangi, Soroti Krisis Air Irigasi hingga Serangan Hama Tikus

Minggu, 19 Juli 2026 - 01:47

Diduga Tidak Netral, Aktivis Laskar NKRI Soroti Pencalonan BPD Perwakilan Perempuan di Desa Gombongsari

Kamis, 16 Juli 2026 - 03:46

Pendaftaran BPD Desa Mekarsari Resmi Ditutup, Sosialisasi Jadi Sorotan Warga di Media Sosial

Kamis, 16 Juli 2026 - 02:05

Kapolres Karawang Perkuat Sinergitas Bersama Kejari dan Yonif 305/Tengkorak, Wujudkan Karawang Aman dan Kondusif

Senin, 13 Juli 2026 - 11:00

Kapolda Jabar Ajak Semua Pihak Jaga Investasi di Karawang, Ormas dan LSM Sampaikan Aspirasi Soal Perusahaan Lokal

Senin, 13 Juli 2026 - 10:13

GMMK Gelar Aksi Unjuk Rasa, Desak Transparansi Anggaran dan Tes Urine Massal Pejabat Karawang

Senin, 13 Juli 2026 - 01:02

Di Harkopnas ke-79 Presiden Prabowo Euweuh Pangaruhna Pemerintah Tetap Fokus Jalankan Program Rakyat

Berita Terbaru