Karawang | Lintaskarawang.com Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Budiwanto, S.Si., M.M., mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengubah pola belanja dan rutinitas kerja agar lebih berdampak nyata bagi masyarakat, di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas.
Budiwanto mengungkapkan bahwa kondisi keuangan Provinsi Jawa Barat saat ini tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan komposisi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kini lebih besar dialokasikan ke pemerintah kabupaten dan kota, serta adanya penyesuaian dan penurunan transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah.
“Dengan kondisi fiskal seperti ini, kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Rutinitas belanja harus diubah menjadi belanja yang benar-benar berdampak,” ujar Budiwanto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup hanya dikejar dari sisi serapan anggaran, tetapi harus menjadi instrumen untuk mengungkit perekonomian masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih mengalami tekanan.
Ia menekankan pentingnya kreativitas dan kolaborasi lintas OPD, serta orientasi pada hasil melalui pendekatan low cost high impact. Artinya, program-program pemerintah tidak harus mahal, namun harus mampu memberikan manfaat luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Budiwanto saat memberikan pengarahan kepada OPD satu rumpun, yang meliputi Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Budiwanto menilai, sektor-sektor tersebut memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi rakyat dan memperkuat ketahanan pangan di Jawa Barat, sehingga membutuhkan sinergi yang kuat dan tidak berjalan secara parsial.
“Dengan anggaran yang terbatas, yang dibutuhkan adalah keberanian untuk berinovasi, berkolaborasi, dan fokus pada program produktif. Dampaknya harus terasa langsung oleh petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap, melalui perubahan cara pandang dan pola kerja tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun berada dalam tekanan fiskal.
(Nur)
Tinggalkan Balasan