PT VSM Wajib Bayar Pajak MBLB, Lurah Totoang: Objek Pajak Berlaku Meski Tanpa SIPB

- Penulis

Selasa, 23 September 2025 - 15:20

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aktivis Karawang, Budi Santosa, yang akrab disapa Lurah Totoang

Aktivis Karawang, Budi Santosa, yang akrab disapa Lurah Totoang

Karawang, Lintaskarawang.com – Penarikan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang mencapai miliaran rupiah oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang terhadap PT Vanesha Sukma Mandiri (PT VSM) menuai sorotan publik. PT VSM diketahui melakukan aktivitas perdagangan tanah urugan di atas lahan milik PT Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) di kawasan Karawang New Industry City (KNIC), Desa Wanajaya, Kecamatan Telukjambe Barat.

Aktivis Karawang, Budi Santosa, yang akrab disapa Lurah Totoang, menilai langkah Pemkab Karawang menarik pajak MBLB dari PT VSM sudah tepat dan sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, pajak yang ditarik tersebut merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pemkab Karawang melakukan itu dalam rangka menggali potensi untuk meningkatkan PAD. Jadi, langkah Pemda Karawang dalam kajian kami sudah sesuai regulasi dan tugas pokok fungsi pemerintah daerah,” ujar Lurah Totoang, Selasa (23/9/2025).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan, penarikan pajak MBLB berlandaskan Peraturan Bupati Karawang Nomor 93 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Selain itu, mekanisme pemungutannya juga mengacu pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Baca Juga:  Korlantas Polri dan Google Berkolaborasi untuk Mempermudah Arus Mudik Lebaran 2024

Sebelumnya, seorang praktisi hukum menyebut bahwa penarikan pajak MBLB terhadap PT VSM ilegal karena perusahaan tersebut belum mengantongi Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). Namun, Lurah Totoang menegaskan hal itu tidak membatalkan kewajiban pajak.

Ia merujuk pada Surat Kemendagri Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.13.1/13823/Keuda tertanggal 31 Juli 2023, yang menyatakan bahwa kegiatan pengambilan MBLB oleh pribadi atau badan, baik memiliki izin usaha maupun belum, tetap menjadi objek pajak MBLB berdasarkan Undang-Undang.

“PT VSM telah memenuhi kriteria objek pajak, yaitu melakukan pengambilan MBLB berupa tanah disposal yang dimanfaatkan atau diperjualbelikan untuk urugan. Karena itu, PT VSM ditetapkan sebagai wajib pajak MBLB,” jelasnya.

Menurutnya, pajak daerah dapat dipungut berdasarkan objek pajak, bukan izin usaha. Dengan kata lain, meski perusahaan belum mengantongi SIPB, pajak tetap wajib dibayarkan.

“Pajak daerah dapat dipungut apabila wajib pajak sudah memenuhi persyaratan objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam UU. Walaupun demikian, pemerintah daerah tetap berkewajiban mendorong pelaku usaha agar mengurus izin usaha sesuai kewenangan,” tegas Lurah Totoang. (LK)

Berita Terkait

SOSOK YANG DIDUGA PROVOKASI AKSI FMSB DI BYD TERNYATA PEKERJA PT CMM, VENDOR BYD
Enam Bulan di Qatar, Rena Akhirnya Pulang ke Karawang, Kuasa Hukum Pastikan Proses Hukum Berlanjut
PENGAMAT SOROTI POLEMIK BYD SUBANG: JANGAN BALIK SEBAB DAN AKIBAT, PERSOALAN VENDOR HINGGA TENAGA KERJA HARUS DIBUKA
Diduga Jadi Korban TPPO di Qatar, Rena Asal Karawang Tempuh Jalur Hukum melalui Suami dan Pengacara
PC IMM SUBANG SENTIL PSI JABAR: JANGAN BICARA DEMOKRASI JIKA KADERNYA DIDUGA ABAIKAN PRODUK HUKUM!
FMSB GERUDUK BYD: JANGAN JADIKAN WARGA SUBANG PENONTON
Aspirasi FMSB Tak Terjawab, Ketegasan Pemkab Subang dalam Kasus PT CMM Jadi Sorotan
Pembangunan Drainase di Pinayungan Dikeluhkan Warga, Pemasangan U-Ditch dan Kemacetan Jadi Sorotan
Berita ini 65 kali dibaca
Tag :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 12:34

Proyek Pembangunan Drainase Dusun Krajan Disorot, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi Penerapan K3 Diabaikan.

Jumat, 20 November 2026 - 11:38

Jelang Pilkades Serentak 2026, DPMD Karawang Salurkan Perangkat Digital untuk 410 TPS di 67 Desa

Rabu, 18 November 2026 - 10:43

Pemkab Karawang Raih Predikat Terbaik II Nasional dalam Komitmen Anti Kecurangan Layanan Kesehatan

Rabu, 18 November 2026 - 10:37

Sengketa PT 3S vs PT N Lanjut ke Meja Mediasi PN Karawang! Hakim Dorong Perdamaian, Antara Damai atau Tidak Berlanjut ke Peradilan umum!

Rabu, 18 November 2026 - 01:19

Abah Romo Tegaskan Netral di Pilkades Amansari, Pemilih Diminta Tak Terpengaruh Rumor

Selasa, 17 November 2026 - 09:47

GMPI Bedah Politik Kebudayaan Karawang dan Jabar Istimewa, Pipik Taufik Ismail Dorong Pelestarian Seni Budaya Lokal

Sabtu, 14 November 2026 - 08:27

Pipik Taufik Ismail Ikuti Kerja Bakti Massal DPD PDI Perjuangan Jabar, Dukung Gerakan Peduli Lingkungan dan Pemecahan Rekor MURI

Sabtu, 14 November 2026 - 07:15

Seniman Karawang Cucu Hidayat (Kang Cucu) Raih Penghargaan Kategori Pembaharu dari Pemkab Karawang di Situ Kamojing

Berita Terbaru