Karawang, Lintaskarawang.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, meninjau langsung wilayah terdampak banjir di Karangligar, Karawang, Kamis (6/3). Banjir ini disebabkan oleh aliran balik (back water) dari Sungai Cibeet yang membuat Saluran Pembuang Cidawolong dan Kedunghurang tidak mampu mengalirkan air secara optimal. Akibatnya, sekitar 160 hektare sawah dan permukiman di Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang Barat, serta Pangkalan terendam banjir.
Sebagaimana dilansir Klikwarta, Menteri Dody menegaskan bahwa dampak banjir terhadap lahan pertanian menjadi perhatian serius. Wilayah ini merupakan bagian dari program swasembada pangan nasional, sehingga terendamnya sawah berpotensi mengganggu produksi pangan. “Sawah yang terendam tidak hanya merugikan petani, tetapi juga bisa memengaruhi produksi pangan di tingkat nasional,” ujarnya.
Banjir yang terjadi pada 4 dan 5 Maret 2025 ini, kata Dody, membutuhkan solusi cepat dan terukur. Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya normalisasi saluran pembuangan, pemasangan pompa, serta pembangunan tanggul atau parapet guna memperkuat infrastruktur pengendali banjir.
Lebih lanjut, Dody mengungkapkan bahwa rencana penanganan juga mencakup pembangunan rumah pompa serta peningkatan sistem drainase di Saluran Pembuang Cidawolong dan Kedunghurang. “Dengan langkah-langkah ini, diharapkan aliran air bisa lebih lancar dan risiko banjir dapat dikurangi secara signifikan,” tambahnya.
Menteri PU menegaskan bahwa upaya ini harus dilakukan secara sinergis dengan pemerintah daerah. Ia memastikan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Karawang untuk menyelaraskan langkah-langkah teknis. “Balai juga akan segera berkoordinasi dengan Pak Gubernur dan Bupati, karena kewenangan untuk beberapa langkah teknis seperti pembebasan lahan ada di tangan pemda,” jelasnya.
Dody juga menyoroti pentingnya percepatan penyediaan lahan di kawasan terdampak agar persoalan ini tidak terus berulang setiap musim hujan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk mewujudkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.
Selain pembangunan infrastruktur, Kementerian PU juga tengah mengkaji solusi berbasis lingkungan, seperti penataan daerah tangkapan air dan optimalisasi daerah resapan di hulu sungai. “Tujuannya tidak hanya untuk mengurangi risiko banjir, tetapi juga memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga,” pungkasnya. (*)
