Wali Murid Menjerit, Praktisi Hukum Geram Soroti Dugaan Pungli di SDN 1 Karawang Wetan

- Penulis

Jumat, 24 April 2026 - 15:24

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan Poto: Rincian biaya di papan informasi SDN 1 Karawang Wetan

Keterangan Poto: Rincian biaya di papan informasi SDN 1 Karawang Wetan

Karawang | Lintaskarawang.com – Dunia pendidikan kembali menjadi sorotan menyusul dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di SDN 1 Karawang Wetan, yang berlokasi di Jl. Sedap Malam No. 2, Guro II, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.

Dugaan pungli tersebut mencuat setelah pihak sekolah menyampaikan rincian biaya kegiatan Pramuka melalui papan informasi di lingkungan sekolah dengan biaya yang dibebankan kepada siswa disebut mencapai hampir Rp500 ribu, yang kemudian menuai keberatan dari sejumlah wali murid.

Salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya mengaku kaget dan merasa terbebani dengan besaran biaya tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Disuruh bayar kegiatan Pramuka, biayanya hampir Rp500 ribuan, orang tua murid merasa keberatan,” ujarnya.

Keluhan ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk kalangan praktisi hukum, Direktur LBH Lintas Buana Nusantara, Iwan Gunawan, S.H., menegaskan bahwa sekolah negeri tidak diperbolehkan melakukan pungutan yang bersifat wajib kepada siswa.

Baca Juga:  Disdikbud Karawang Terbitkan Surat Edaran, Sekolah Negeri Dilarang Jual LKS, Buku, dan Seragam

“Sekolah negeri dilarang melakukan pungutan liar karena pendidikan dasar pada prinsipnya gratis, sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Jika terbukti, pungli dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak SDN 1 Karawang Wetan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut, sementara itu, masyarakat berharap adanya klarifikasi dan langkah tegas dari instansi terkait guna memastikan transparansi serta mencegah praktik serupa terulang di lingkungan pendidikan.

Pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap anak diharapkan tetap berjalan tanpa membebani orang tua, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Penulis: Aan Ade Warino

Editor: Dadang A.H

Berita Terkait

BUPATI AEP SIAPKAN EKSKUL WAJIB BTQ DI TK, SD, SMP, TARGET MULAI 2027
Dana BOS Rp879 Juta Disorot, Kadisdikbud Karawang Angkat Bicara
Lomba Keagamaan Semarakkan Maulid Nabi di SMPN 2 Lemahabang, Bibit Potensial Mulai Disaring
PSYNERGY Competition 2026 Digelar Perdana, Fakultas Psikologi UBP Karawang Perkuat Jejaring Mahasiswa Tingkat Nasional
Jam Kerja, Pegawai Disdikbud Terlihat Gunakan Sandal, Disiplin Aparatur Dipertanyakan
Dari Perjuangan Menuju Wisuda, Mulyana Hanafi, S.E. Siap Melangkah dan Berkarya
LARANG JUAL BELI LKS, DISDIKBUD KARAWANG DINILAI BELUM JAWAB SOAL PENGAWASAN DAN SANKSI
Disdikbud Karawang Terbitkan Surat Edaran, Sekolah Negeri Dilarang Jual LKS, Buku, dan Seragam
Berita ini 0 kali dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 14:16

FMSB Naikkan Perlawanan Konstitusional, Laporkan Dugaan Maladministrasi OPD Subang ke Ombudsman RI

Jumat, 6 November 2026 - 10:22

TENTANG : SERUAN DAMAI ,MENAHAN DIRI,DAN DESAKAN PENEGAK HUKUM TEGAS TERHADAP HAJI TOHA

Jumat, 6 November 2026 - 10:16

TENTANG: SERUAN DAMAI, MENAHAN DIRI, DAN DESAKAN PENEGAKAN HUKUM TEGAS TERHADAP HAJI TOHA

Kamis, 5 November 2026 - 06:31

Audiensi Memanas! Dugaan Mobil Aset Desa Klari Dijaminkan ke Adira, Warga Desak Kades Buka Suara

Kamis, 5 November 2026 - 05:00

Naik Kelas, Produk UMKM Karawang Berhasil Menembus Jaringan Ritel Modern Alfamart

Senin, 2 November 2026 - 12:38

Sama-Sama Menyampaikan Informasi, JBN Karawang Jelaskan Perbedaan Pers dan Konten Kreator

Senin, 2 November 2026 - 05:26

Pemdes Rengasdengklok Selatan Tunjukkan Kepedulian, Limbah Eceng Gondok Mulai Diangkut

Minggu, 1 November 2026 - 11:12

Perlunya Melibatkan Pers dalam Tim Pembangunan Daerah, Ini Dasarnya..

Berita Terbaru