Ormas Islam Serbu DPRD Karawang, Soroti Dugaan Penyimpangan Izin Usaha

- Penulis

Senin, 20 April 2026 - 06:02

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan Poto: Aliansi Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Kabupaten Karawang menggelar audiensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Karawang

Keterangan Poto: Aliansi Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Kabupaten Karawang menggelar audiensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Karawang

Karawang | Lintaskarawang.com – Aliansi Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Kabupaten Karawang menggelar audiensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, guna menyampaikan aspirasi terkait dugaan ketidaksesuaian perizinan usaha dengan aktivitas operasional di lapangan, Senin (20/04/26).

Pertemuan yang berlangsung di gedung DPRD Karawang itu dihadiri sejumlah tokoh dan perwakilan organisasi Islam, di antaranya Ketua Presidium Aliansi Ormas Islam, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Front Persaudaraan Islam (FPI), Gerakan Siliwangi Indonesia (GSI), pimpinan pondok pesantren Ustaz Endang Lc, advokat Api Wira Andika, S.H., Ketua FMI Febri Ramadhan, serta tokoh masyarakat lainnya.

Ketua DPD GSI Karawang, Lukman Jaelani, menyampaikan pihaknya menemukan indikasi adanya usaha yang beroperasi tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRD.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Temuan ini harus ditindaklanjuti secara serius agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih luas di masyarakat,” ujar Lukman dalam forum audiensi.

Ia menekankan pentingnya penanganan yang proporsional dengan mengedepankan pendekatan hukum yang disertai langkah persuasif dan dialogis, hal itu dinilai penting agar solusi yang diambil dapat diterima semua pihak.

Baca Juga:  Reses III Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin Serap Aspirasi Warga Perumahan Niera Palumbonsari

Lukman juga mengusulkan sejumlah langkah penanganan, mulai dari evaluasi izin usaha, penghentian sementara operasional, hingga penerapan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku, ia menilai DPRD memiliki peran strategis dalam mempercepat tindak lanjut atas laporan masyarakat.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, Wahidin, menyatakan pihaknya menerima aspirasi tersebut dan akan segera menindaklanjutinya, ia menyebut surat rekomendasi dari DPRD saat ini tengah dalam proses.

“Surat rekomendasi sedang diproses dan diharapkan dapat segera selesai setelah mendapatkan persetujuan pimpinan,” kata Wahidin.

Ia juga menjelaskan ketidakhadiran Ketua DPRD Karawang dalam audiensi tersebut disebabkan tengah berduka atas meninggalnya anggota keluarga.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam penanganan persoalan perizinan usaha secara komprehensif, sekaligus memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban serta kepatuhan terhadap regulasi.

Penulis: Nur Miroj

Editor: Aan Ade Warino

Berita Terkait

Komisi III DPRD Karawang Tindaklanjuti Aduan LSM Laskar NKRI, Siap Sidak Dugaan Penutupan Drainase PT SAI
Perluas Struktur Organisasi, DPC PSN Karawang Serahkan SK DPAC Kecamatan Klari
Komitmen PRIMA di Tengah Renovasi, Kejari Karawang Pastikan Layanan Hukum Tetap Optimal
Bupati Karawang Sidak Tempat Hiburan Malam, Temukan Sejumlah Pelanggaran Perizinan
Kembalikan Pengelolaan Pasar Cikampek 1 ke Pemkab, Tolak BOT Pengelolaan Pasar oleh Perusahaan Swasta
Iduladha 2026, Pemkab Karawang Distribusikan 25 Sapi dan Kurban Presiden Prabowo
Kunjungi Warga Telukjambe, Pipik Taufik Ismail Tegaskan Komitmen Serap Aspirasi Masyarakat
Hadiri Rapat Minggon, Kapolsek Purwasari Ajak Semua Elemen Jaga Kondusifitas Wilayah
Berita ini 0 kali dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 05:14

Warga Mulyajaya Soroti Aset dan Dana Desa Rp190 Juta, Inspektorat Diminta Tegak Lurus

Rabu, 16 September 2026 - 02:32

Lebih Praktis! TANGKAR Resmi Jadi SuperApp untuk Semua Layanan Publik Karawang

Jumat, 11 September 2026 - 04:25

Sungai Perbatasan Cilamaya–Ciasem Dikeluhkan Berbau Menyengat, Warga Minta DLHK Turun Tangan

Jumat, 11 September 2026 - 04:12

Diduga Tak Sesuai Spesifikasi, Proyek Jalan Poros Tanjung Mekar Rp189 Juta Disorot Warga

Jumat, 11 September 2026 - 02:35

DPRD Karawang Resmi Dukung Draft RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

Kamis, 10 September 2026 - 12:14

Skandal KPR Fiktif Karawang Makin Melebar! Kejari Tetapkan Dua Bos Bank Himbara Jadi Tersangka, Total Kini 7 Orang

Kamis, 10 September 2026 - 08:22

Proyek Jalan di Puseurjaya Disorot, Muncul Dugaan Permintaan Uang Koordinasi hingga Jutaan Rupiah

Senin, 7 September 2026 - 12:27

63 Desa Terima LHP AMJ, Publik Karawang Menanti Dibukanya Temuan dan Tindak Lanjut

Berita Terbaru