Karawang, Lintaskarawang.com – Program sertifikasi tanah yang dikenal dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Baturaden, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, menuai kontroversi. Program ini, yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2017, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali tidak sesuai dengan harapan pemerintah dan justru memberatkan masyarakat.
Dalam pelaksanaan program PTSL, pembiayaan telah disepakati melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, bahwa per bidang tanah hanya boleh dikenakan biaya sebesar Rp150 ribu untuk keperluan administrasi program tersebut. Namun, dugaan pungutan liar terjadi di Desa Baturaden, di mana biaya yang dikenakan mencapai Rp 600 ribu per bidang untuk tanah darat, dan berbeda lagi untuk tanah sawah.
Seorang warga Dusun Kedongdong berinisial T, mengungkapkan kepada media bahwa dirinya mengikuti program PTSL dan membayar Rp20 juta untuk tiga bidang tanah sawah. “Ya betul, saya sudah mengajukan tanah sawah dengan membayar Rp 20 juta per tiga bidang tanah sawah, dasar pengajuan girik. Saya bayar ke pak Lurah langsung,” ungkapnya pada Minggu (12/05/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Praktik dugaan pungutan liar tersebut terjadi saat pengambilan sertifikat hak milik PTSL melalui unsur desa, yakni kepala desa (kades). Tidak hanya itu, penelusuran lebih lanjut juga menunjukkan bahwa praktik ini telah merugikan warga lain yang mengajukan program tersebut.
Pemohon lain berinisial J juga mengonfirmasi hal serupa. “Saya juga mengajukan PTSL di Desa Baturaden. Sertifikat sudah jadi, dasar pengajuan AJB. Setelah selesai, kami bayar Rp 600 ribu per bidang untuk tanah darat,” ucapnya.
Indikasi adanya pungli dalam program PTSL di Desa Baturaden membuat Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang diminta untuk menindak tegas oknum kades yang terlibat. Tindakan ini dianggap melanggar UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih serta Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli.
Ketidakpatuhan terhadap aturan ini mencederai tujuan mulia dari program PTSL yang seharusnya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah secara transparan dan adil. Pengawasan ketat dan tindakan hukum yang tegas diperlukan untuk menghentikan praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak terkait di Desa Baturaden belum dapat ditemui untuk dimintai konfirmasi dan belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan pungli tersebut. (Red)
Tinggalkan Balasan