Karawang, Lintaskarawang.com – Polemik kerja sama antara PT. Multi Indo Mandiri (MIM) perusahaan di bawah Wings Group dengan PT. Vamindo Jaya dalam pengelolaan limbah di Desa Sumurkondang, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, kini kian memanas. Sejumlah elemen masyarakat menilai ada dugaan praktik monopoli dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan lingkungan.
Senin, 20 Oktober 2025, ratusan warga yang tergabung dalam Paguyuban Forum Masyarakat Sumurkondang Bersatu (FMSB) bersama aliansi LSM Karawang menggelar aksi moral dan unjuk rasa damai di depan kawasan PT. MIM. Mereka menuntut transparansi dokumen kerja sama, penegakan hukum lingkungan yang berimbang, serta penghentian segala bentuk monopoli dalam pengelolaan limbah industri.
Namun, langkah aspiratif warga tersebut justru mendapat penolakan langsung dari Kepala Desa Sumurkondang. Dalam surat resmi bernomor 850/43/Ds/2025 tertanggal 17 Oktober 2025, sang kades meminta aparat kepolisian menertibkan aksi warga dengan dalih menjaga “kondusifitas investasi dan keamanan lingkungan.” Sikap ini menuai kritik keras dari berbagai pihak karena dianggap mengabaikan hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Situasi makin kompleks ketika muncul kelompok tandingan yang mengatasnamakan dukungan terhadap “kondusifitas investasi”. Kelompok ini disebut-sebut berasal dari unsur perangkat desa dan diduga mendapat dukungan pihak tertentu untuk melemahkan tuntutan warga. Di lapangan, dua kubu massa tampak berseberangan satu menuntut keadilan dan keterbukaan, satu lagi membela investasi.
Koordinator FMSB, Gopal, dalam orasinya menyampaikan rasa kecewa terhadap sikap pemerintah desa dan perusahaan besar tersebut.
“Ironis, industri sebesar ini berdiri di desa kami, tapi warga Sumurkondang tetap jadi penonton. Tidak ada keberpihakan terhadap pengangguran lokal. Kami hanya minta agar rekrutmen tenaga kerja tidak dibatasi usia dan memprioritaskan warga sekitar,” tegasnya di depan gerbang perusahaan.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu bahkan diperkirakan berlanjut hingga malam hari, lantaran pihak perusahaan hanya bersedia menerima 10 orang perwakilan dari Forum FMSB. Namun dari pihak LSM, termasuk Barak dan Laskar NKRI, menolak pertemuan terbatas tersebut. “Permintaan kami jelas, yang hadir harus mencakup perwakilan dari NKRI, Barak, dan Paguyuban,” Ketua umum Barak Indonesia D, Sutejo MS, SH.
Sementara itu, LSM Barak menyatakan sikap tegas: jika pihak perusahaan tidak segera memberikan jawaban konkret, maka mereka siap mendatangkan anggota se-Jawa Barat untuk melakukan aksi lanjutan hari ini. Situasi di lokasi masih terpantau aman, meski mobilisasi massa terus bertambah.
Adapun tiga poin utama tuntutan massa adalah:
1. Penghapusan pembatasan usia tenaga kerja dan prioritas bagi warga sekitar;
2. Transparansi dan peningkatan dana CSR agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat desa;
3. Kejelasan dan legalitas pengelolaan limbah B3 dan non-B3, termasuk keberadaan izin manifest resmi dari instansi berwenang.
“Banyak kejanggalan dalam praktik PT. MIM ini. Kami malah dibenturkan dengan ibu-ibu yang diduga dikondisikan oleh pihak tertentu. Tapi faktanya, banyak juga ibu-ibu lain yang berorasi karena merasa dizalimi anak-anak mereka tidak pernah diberi kesempatan bekerja di sini,” pungkas Gopal.
(Fitri/Kardi)
Tinggalkan Balasan