Karawang, Lintaskarawang.com – Ketua Garda Pasundan Karawang, Surono, yang akrab disapa Wa Suro, menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan TNI dan Polri dalam menjaga kondusifitas pelaksanaan Pilkada Karawang 2024. Wa Suro mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan di luar kewenangan, terutama yang menjadi tanggung jawab Aparat Penegak Hukum (APH).
“Kami dari Garda Pasundan Karawang siap mendukung TNI dan Polri demi menjaga ketertiban dan keamanan selama Pilkada. Jika ada indikasi pelanggaran, biarkan itu ditangani oleh APH, bukan masyarakat,” ujar Wa Suro pada Jum’at (22/11).
Menurutnya, langkah hukum harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Salah satu contoh adalah penangkapan terhadap terduga pelanggar pemilu. Hal ini merupakan kewenangan eksklusif APH, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa tindakan hukum terhadap pelanggaran pemilu hanya dapat dilakukan oleh lembaga berwenang.
“Kita harus memahami aturan main. Jangan sampai ada masyarakat yang main hakim sendiri atau mencoba mengambil alih tugas APH, karena itu bisa memicu konflik baru di lapangan,” tambahnya.
Wa Suro juga mengingatkan pentingnya melaporkan dugaan pelanggaran secara resmi ke pihak yang berwenang. Langkah ini tidak hanya menghindari kericuhan, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan sesuai koridor.
“Saya tekankan, tugas kita sebagai masyarakat adalah melaporkan jika ada pelanggaran. Jangan mengambil tindakan sendiri, karena itu justru akan menimbulkan permasalahan baru,” tegasnya.
Sinergi antara masyarakat, TNI, dan Polri dinilai penting untuk menjaga stabilitas selama Pilkada berlangsung. Wa Suro mengajak seluruh elemen masyarakat Karawang untuk bersatu padu dalam mewujudkan Pilkada yang damai, aman, dan tertib.
“Kami berharap semua pihak, termasuk masyarakat, berperan aktif namun tetap dalam bingkai aturan hukum yang berlaku. Dengan sinergi yang baik, Pilkada Karawang 2024 dapat berjalan sukses tanpa kendala,” pungkasnya. (Red)
