Lintaskarawang.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, mengusulkan agar pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui sumbangan.
Menurutnya, program berskala nasional seperti MBG memiliki tantangan dalam hal keberlanjutan jika hanya mengandalkan anggaran negara. Oleh karena itu, ia mendorong adanya semangat gotong royong sebagai alternatif pendanaan guna mendukung kelangsungan program tersebut.
“Pendekatan ini dapat memperkuat peran masyarakat sekaligus membuka peluang dukungan dari berbagai pihak, termasuk mitra internasional,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, tradisi urunan atau sumbangan sukarela yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat menjadi kekuatan tambahan dalam menyukseskan program MBG. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak global, program tersebut diharapkan dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.
Namun demikian, usulan tersebut memicu perdebatan di tengah publik. Sejumlah pihak mempertanyakan batas tanggung jawab negara dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pemenuhan gizi.
Pengamat menilai, pelibatan masyarakat dalam pendanaan program pemerintah perlu diiringi dengan sistem yang transparan dan tata kelola yang jelas. Hal ini penting agar partisipasi publik tetap berjalan efektif, terarah, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga kini, pemerintah belum memberikan keterangan resmi terkait kemungkinan penerapan skema pendanaan campuran untuk program MBG tersebut.
Sumber: @nowdots / KarawangInfo
(Wahid)
