Karawang, Lintaskarawang.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang yang membahas dugaan malpraktik Rumah Sakit Hastien, Rengasdengklok, pada Senin (20/10/2025), berakhir ricuh dan terpaksa dihentikan lebih awal. Suasana memanas setelah Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Karawang, Endang Suryadi, disebut emosional dan gagal memaparkan secara resmi hasil audit medis terkait kasus meninggalnya Mursiti (62), warga Bekasi, yang diduga menjadi korban kelalaian medis pascaoperasi di RS Hastien.
RDP yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Karawang itu dihadiri oleh Komisi IV DPRD, perwakilan Dinas Kesehatan, manajemen RS Hastien, serta pihak pemohon audiensi dari LBH Bumi Proklamasi dan Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB) selaku pendamping keluarga korban. Namun, rapat mendadak berakhir tanpa hasil karena sikap temperamental Kadinkes yang dinilai arogan dan tidak profesional saat diminta membuka hasil audit.
Ketua FKUB Karawang Utara, Angga Dhe Raka, menyebut Kadinkes menyatakan secara lisan bahwa kasus dugaan malpraktik di RS Hastien telah “tidak terbukti”. Namun, hingga rapat selesai, ia tidak dapat menunjukkan dokumen resmi hasil investigasi atau audit yang dimaksud.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebelum rapat dimulai, kami sudah meminta agar pernyataan Kadinkes yang menyebut kasus ini sudah final disampaikan secara tertulis. Tapi sampai selesai, tidak ada dokumen apa pun. Kalau tidak ada bukti tertulis, berarti itu cuma asumsi,” tegas Angga Dhe Raka.
Ia juga mengkritik keras sikap emosional Kadinkes yang dianggap mencederai martabat forum resmi DPRD.
“Anggota dewan saja belum menerima laporan resmi, tapi Kadinkes sudah bilang tidak ada malpraktik. Ketika diminta bukti, dia malah marah dan membentak forum. Ini forum publik, bukan tempat pejabat melampiaskan emosi. Ini memalukan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Sementara itu, perwakilan LBH Bumi Proklamasi, Dede Jalaludin, S.H. atau akrab disapa Bang DJ, mengecam keras tindakan Kadinkes Karawang yang dianggap arogan dan tidak pantas ditunjukkan oleh pejabat publik.
“Kami menilai tindakan Kepala Dinas Kesehatan sangat tidak pantas dan memalukan. Dalam forum resmi DPRD, dia justru bersikap emosional dan kehilangan kendali. Padahal, forum itu bertujuan mencari kejelasan atas kematian seorang pasien. Tapi yang kami temui justru pejabat yang membentak rakyatnya sendiri,” tegas Bang DJ.
LBH Bumi Proklamasi menilai, reaksi berlebihan Kadinkes saat diminta menunjukkan dokumen hasil audit menimbulkan kecurigaan bahwa Dinas Kesehatan tidak transparan dan berpotensi menutupi fakta sebenarnya.
“Kalau memang hasil auditnya sudah ada dan menyimpulkan tidak ada malpraktik, tunjukkan saja di forum DPRD. Tapi faktanya, sampai rapat selesai, dokumen itu tidak ada. Ketika diminta ditunjukkan, beliau malah marah. Ini di luar nalar,” ujar Bang DJ.
Ia menegaskan, sikap tersebut memperkuat dugaan bahwa proses pemeriksaan internal Dinas Kesehatan tidak independen dan tidak objektif.
“Publik makin curiga. Ada indikasi kuat audit itu tidak berjalan sesuai prosedur, atau bahkan belum dilakukan sama sekali. Kalau memang sudah ada hasilnya, kenapa takut dibuka? Ini bukan dokumen rahasia negara, ini menyangkut nyawa manusia dan hak keluarga korban untuk tahu kebenaran,” katanya.
LBH Bumi Proklamasi juga memastikan akan menempuh langkah hukum dan administratif untuk membongkar dugaan maladministrasi dalam kasus ini.
“Kami sedang menyiapkan laporan resmi ke Ombudsman RI, Inspektorat Provinsi Jawa Barat, dan Komnas HAM. Kalau Dinas Kesehatan tidak bisa bersikap profesional, kami akan buka semuanya ke publik,” tegas Bang DJ.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa jabatan publik tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari kritik.
“Jabatan publik itu amanah, bukan pelindung dari pertanggungjawaban. Ketika seorang Kepala Dinas marah hanya karena ditanya hasil audit, itu pertanda dia tidak siap menjadi pelayan masyarakat. Pejabat seperti ini berbahaya bagi demokrasi lokal,” ucapnya.
LBH Bumi Proklamasi juga mendesak Bupati Karawang segera mengevaluasi Kadinkes Endang Suryadi, karena dinilai telah mencoreng nama baik Pemerintah Kabupaten Karawang.
“Kalau Kadinkes tidak mampu menjaga profesionalisme di hadapan DPRD, maka Bupati harus turun tangan. Jangan biarkan birokrasi jadi tempat berlindung bagi pejabat yang gagal menjaga kepercayaan publik,” ujar Bang DJ menegaskan.
LBH Bumi Proklamasi menegaskan akan terus mengawal kasus dugaan malpraktik RS Hastien hingga tuntas, bahkan siap melangkah ke jalur pidana bila diperlukan.
“Kami tidak akan diam. Jika perlu, kami akan ajukan langkah hukum pidana untuk memastikan tidak ada yang bermain-main dengan nyawa manusia. Ini bukan soal asumsi, ini soal keadilan,” pungkasnya.
Kasus dugaan malpraktik RS Hastien mencuat setelah almarhumah Mursiti (62), warga Bekasi, meninggal dunia usai menjalani operasi. Keluarga menuding ada kelalaian medis dalam penanganan pasien. Meski Dinas Kesehatan Karawang sempat menyatakan secara lisan bahwa tidak ditemukan pelanggaran SOP, hingga kini hasil audit resmi belum pernah dipublikasikan baik kepada publik maupun DPRD Karawang.
(LK)
Tinggalkan Balasan