Kabag Hukum Karawang: Pemungutan Pajak Rp1,15 Miliar PT VSM Sah Berdasarkan Aturan

- Penulis

Minggu, 28 September 2025 - 12:01

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kabag Hukum Setda Karawang, Asep Suryana

Kabag Hukum Setda Karawang, Asep Suryana

Karawang, Lintaskarawang.com – Kabag Hukum Setda Karawang, Asep Suryana, menegaskan bahwa pemungutan pajak senilai Rp1,15 miliar terhadap PT VSM telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan atas kritik praktisi hukum sekaligus Ketua PERADI Karawang, H. Asep Agustian (Askun), yang sebelumnya meragukan dasar hukum penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Minggu (28/9/2025).

Menurut Asep Suryana, ketentuan tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 57 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, juncto Pasal 1 angka 31 Perda Karawang No. 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi itu menegaskan bahwa kegiatan PT VSM termasuk dalam kategori wajib pajak MBLB.

Asep menambahkan, terdapat tiga aspek hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam menilai aktivitas cut and fill di Karawang, yakni lingkungan, pertambangan, dan perpajakan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dari sisi lingkungan, cut and fill termasuk perubahan bentuk lahan sehingga wajib memiliki izin. Dari aspek pertambangan, disposal tanah hasil galian yang dijual kembali dapat dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan mineral bukan logam. Sementara dari sisi pajak daerah, aktivitas itu memenuhi kriteria wajib pajak MBLB,” jelasnya.

Baca Juga:  Askun Kritik KPP Karawang: Hormati Pernyataan Menteri, Jangan Anggap Abu-Abu

Lebih lanjut, Asep menyebut dasar pemungutan pajak ini mengacu pada UU No. 1/2022 serta Perda Karawang No. 17/2023, dan diperkuat melalui surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri tertanggal 31 Juli 2023. Surat tersebut menegaskan beberapa hal penting, di antaranya:

  • Pengambilan MBLB, baik oleh perorangan maupun badan, menjadi objek pajak kecuali untuk kebutuhan rumah tangga yang tidak diperjualbelikan atau penggunaan khusus lain yang diatur dalam Perda.
  • Subjek sekaligus wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan, dengan dasar pengenaan berupa nilai jual hasil pengambilan MBLB.
  • Tarif pajak MBLB ditetapkan paling tinggi 20 persen, dan besarannya diatur melalui Perda.

“Surat dari Kemendagri ini mempertegas bahwa pengambilan MBLB yang diperjualbelikan, baik pelaku usaha sudah memiliki izin atau belum, tetap wajib membayar pajak daerah. Jadi tidak ada alasan untuk menyebut pemungutan pajak PT VSM ilegal. Penarikan pajak yang dilakukan oleh Bapenda diperbolehkan,” tegas Asep.

(LK)

Berita Terkait

SOSOK YANG DIDUGA PROVOKASI AKSI FMSB DI BYD TERNYATA PEKERJA PT CMM, VENDOR BYD
Enam Bulan di Qatar, Rena Akhirnya Pulang ke Karawang, Kuasa Hukum Pastikan Proses Hukum Berlanjut
PENGAMAT SOROTI POLEMIK BYD SUBANG: JANGAN BALIK SEBAB DAN AKIBAT, PERSOALAN VENDOR HINGGA TENAGA KERJA HARUS DIBUKA
Diduga Jadi Korban TPPO di Qatar, Rena Asal Karawang Tempuh Jalur Hukum melalui Suami dan Pengacara
PC IMM SUBANG SENTIL PSI JABAR: JANGAN BICARA DEMOKRASI JIKA KADERNYA DIDUGA ABAIKAN PRODUK HUKUM!
FMSB GERUDUK BYD: JANGAN JADIKAN WARGA SUBANG PENONTON
Aspirasi FMSB Tak Terjawab, Ketegasan Pemkab Subang dalam Kasus PT CMM Jadi Sorotan
Pembangunan Drainase di Pinayungan Dikeluhkan Warga, Pemasangan U-Ditch dan Kemacetan Jadi Sorotan
Berita ini 49 kali dibaca
Tag :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 12:34

Proyek Pembangunan Drainase Dusun Krajan Disorot, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi Penerapan K3 Diabaikan.

Jumat, 20 November 2026 - 11:38

Jelang Pilkades Serentak 2026, DPMD Karawang Salurkan Perangkat Digital untuk 410 TPS di 67 Desa

Rabu, 18 November 2026 - 10:43

Pemkab Karawang Raih Predikat Terbaik II Nasional dalam Komitmen Anti Kecurangan Layanan Kesehatan

Rabu, 18 November 2026 - 10:37

Sengketa PT 3S vs PT N Lanjut ke Meja Mediasi PN Karawang! Hakim Dorong Perdamaian, Antara Damai atau Tidak Berlanjut ke Peradilan umum!

Rabu, 18 November 2026 - 01:19

Abah Romo Tegaskan Netral di Pilkades Amansari, Pemilih Diminta Tak Terpengaruh Rumor

Selasa, 17 November 2026 - 09:47

GMPI Bedah Politik Kebudayaan Karawang dan Jabar Istimewa, Pipik Taufik Ismail Dorong Pelestarian Seni Budaya Lokal

Sabtu, 14 November 2026 - 08:27

Pipik Taufik Ismail Ikuti Kerja Bakti Massal DPD PDI Perjuangan Jabar, Dukung Gerakan Peduli Lingkungan dan Pemecahan Rekor MURI

Sabtu, 14 November 2026 - 07:15

Seniman Karawang Cucu Hidayat (Kang Cucu) Raih Penghargaan Kategori Pembaharu dari Pemkab Karawang di Situ Kamojing

Berita Terbaru