Karawang, Lintaskarawang.com – Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., menegaskan bahwa tidak ada kenaikan pajak apapun bagi masyarakat, baik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun pajak industri. Pernyataan tegas ini disampaikan untuk meluruskan isu yang sempat beredar luas di tengah masyarakat terkait adanya kabar kenaikan pajak hingga ratusan persen.
“Semua tidak ada kenaikan, perlu saya sampaikan. Makanya saya juga bingung kenapa muncul isu seperti ini,” ujar Bupati Aep usai menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dirangkaikan dengan apel pagi di Plaza Pemkab Karawang, Senin (3/11/2025).
Menurut Bupati Aep, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan segera menggelar Forum Group Discussion (FGD) sebagai langkah klarifikasi dan edukasi publik. Dalam forum tersebut, masyarakat dan pihak industri akan dijelaskan secara resmi bahwa tidak ada kebijakan kenaikan pajak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bapenda akan adakan FGD bulan ini. Nanti masyarakat dan perusahaan akan dijelaskan secara resmi. Jadi tidak benar kalau ada kenaikan PBB, boro-boro sampai 600 persen, 10 persen pun tidak naik,” tegasnya.
Bupati Aep menambahkan, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit, Pemkab Karawang berkomitmen untuk tidak menambah beban warga dengan kebijakan yang tidak populis seperti menaikkan pajak. Sebaliknya, pihaknya akan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor lain yang lebih produktif dan adil.
“Potensi pendapatan daerah itu bukan hanya dari pajak. Ada juga dari retribusi parkir, pajak reklame, air bawah tanah, dan lainnya. Jadi tidak semua dibebankan ke Bapenda,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati Aep menjelaskan bahwa dirinya telah mengambil langkah efisiensi di lingkungan pemerintah daerah dengan melakukan penggabungan (merger) sejumlah dinas dan bagian. Langkah tersebut bertujuan untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
“Saya sudah komitmen, bahkan ada beberapa dinas yang saya gabung. Ada bagian di kecamatan yang saya kurangi jumlahnya supaya lebih efisien,” jelasnya.
Menanggapi isu kenaikan pajak yang sempat menimbulkan keresahan masyarakat, Bupati Aep mengaku belum mengetahui pihak yang pertama kali menyebarkan kabar tersebut. Namun ia telah memerintahkan Bapenda untuk segera memberikan klarifikasi resmi agar masyarakat tidak termakan isu yang menyesatkan.
“Saya juga tidak tahu siapa yang memainkan isu ini. Tapi saya sudah minta Bapenda segera sampaikan secara resmi ke masyarakat. Karena kami berkomitmen untuk tetap berpihak kepada rakyat,” pungkasnya. (LK)
