Karawang, Lintaskarawang.com – Organisasi Wartawan Online (IWO) Kabupaten Karawang akan menggelar audiensi terbuka dengan pihak Kecamatan Cilebar pada Rabu, 7 Mei 2025 mendatang.
Agenda ini merupakan bentuk keprihatinan insan pers terhadap minimnya keterbukaan informasi publik, khususnya terkait penggunaan Dana Desa di wilayah tersebut.
Audiensi yang rencananya dihadiri oleh sekitar 80 wartawan ini akan dipimpin langsung oleh Ega Nugraha selaku Koordinator Audiensi IWO Karawang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan Dana Desa Kertamukti, di mana terdapat beberapa titik kegiatan pada tahap 1 dan 2 tahun anggaran 2024 yang hingga kini belum juga terealisasi,” ungkap Ega kepada wartawan, Rabu (1/5/2025).
Dalam pernyataannya, IWO Karawang mendesak agar Inspektorat Kabupaten Karawang melakukan audit ulang secara langsung ke lapangan, bukan hanya menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari pihak kecamatan.
“Kami minta dilakukan uji petik langsung. Jangan hanya terima laporan monev dari kecamatan. Ini menyangkut tanggung jawab pengelolaan anggaran publik,” tegasnya.
IWO Karawang juga menyayangkan sikap Camat Cilebar, Surisno, yang dianggap tidak kooperatif dalam menjawab pertanyaan wartawan.
Bahkan, menurut Ega, Surisno disebut sempat menyampaikan pernyataan ‘cape jawabnya’ dan kemudian memblokir kontak para wartawan.
“Kami nilai itu sebagai bentuk arogansi dan menciderai prinsip keterbukaan informasi publik,” tambah Ega.
Dalam surat resmi yang telah dilayangkan ke Kecamatan Cilebar, IWO memberi tenggat waktu tiga hari sejak surat dikirim untuk mendapat respon.
Jika tidak ada tanggapan, IWO akan mengambil langkah lanjutan berupa aksi damai atau aksi jurnalistik terbuka di depan kantor kecamatan.
Sebagai informasi, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 secara tegas menyebutkan bahwa camat memiliki peran strategis dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.
“Camat seharusnya menjalankan fungsinya sebagai pengawas, bukan malah menutup-nutupi. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal transparansi dan kepercayaan publik,” pungkas Ega Nugraha. (LK)
