AKSI DPC Karawang Lakukan Audensi Dengan DPMD Karawang, Tuntut Siltap 2024 Naik yang di motori oleh H.Ato Furtoni, SE

- Penulis

Jumat, 22 Desember 2023 - 02:40

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Karawang, Lintaskarawang.com –

Organisasi, Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) DPC Karawang Jawa Barat, yang di pimpin oleh H.Ato Furtoni, SE, sekaligus sebagai Kepala Desa Jatimulya Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang Kamis (21/12/2023) diterima oleh Kepala Dinas DPMD Karawang dan Kabid Andri.

Pertemuan tersebut, Ketua AKSI DPC Karawang H.Ato Furtoni SE, mengajukan kenaikan Siltap tahun di 2024 Kepala Desa berikut Perangkat Desa. Pengajuan kenaikan Siltap kepada Kadis DPMD tersebut yang di wakili oleh AKSI. Dirinya meminta kenaikan Siltap sekitar sembilan Juta, mulai Sekdes dan perangkat Desa lainya, mengikuti aturan yang sudah baku, yakni aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah, bila siltap Kepala Desa Sembilan Juta yang lain mengikuti besarannya sesuai persentase”, ujar Ketua AKSI DPC Karawang.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lanjut H.Ato Furtoni SE menyampaikan,” kami mengajukan Siltap, karena kita mengacu kepada PP Tahun 2013, mungkin nanti bisa di lihat, yang mengatur tentang ADD, bisa di lihat di Permendagri, atau di PP nya, atau di Permen nya, bahwa meregulasi ADD itu sepuluh persen dari Dana Perimbangan dan Dana Alokasi khusus. Besaran itu, di kalkulasikan oleh Tim Aksi, bahwa itu mencukupi dana yang di ajukan di audensi hari ini”, tegasnya.

Baca Juga:  Tabrakan kereta di Jalur Cicalengka-Haurpugur

Ditempat yang sama Endang Macan Kumbang sebagai Dewan Pembina Aksi DPC Karawang berharap,” kami sebagai Kepala Desa sesuai dengan nominal pengajuan, dan berharap di tahun 2024, bulan Januari. Karena sesuai Kepres, peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 tentang besaran penghasilan tetap, tunjangan tambahan dan penerima lain yang sah bagi kepala Desa dan perangkat. Dan hal ini, sesuai dengan instruksi menteri dalam negeri yang tertuang dalam Peraturan Bupati no 13 tahun 2023 bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Palidasi itu, di beri honor pertiap bulan di akhir bulan”, pungkas nya.

Berita Terkait

210 Bakal Calon Kades Ikuti Tes CAT, Bupati Karawang Tegaskan Seleksi Harus Transparan
Pekerja Tak Pakai APD, Proyek Rehabilitasi SDN Batujaya I Karawang Jadi Sorotan
Viral Video Genangan di Depan SPPG Pasirjengkol 3 Karawang, Benarkah Limbah Dapur? Ini Klarifikasinya
DPRD Karawang Terima Aspirasi Pedagang Pasar Telagasari, Revitalisasi Diminta Ditunda
2.251 Anggota BPD Karawang Dilantik, Masa Keanggotaan 2026–2034
Konsolidasi 234 SC Jabar di Karawang, Bahas Penguatan Kader dan Persiapan Konvencab
Berat Badan Capai 160 Kg, Rivaldy Terbaring Tak Berdaya, Pemkab Karawang Turun Tangan
Hadapi Kemarau Panjang, Pemkab Karawang Gelar Salat Istisqa dan Perkuat Penanganan Krisis Air
Berita ini 4 kali dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 15:30

Ketum BARAK Indonesia Tantang KIM Buka Data: Jangan Asal Kaitkan Ormas dengan Gangguan Investasi

Kamis, 8 Oktober 2026 - 15:23

Ketum Banaspati Minta KIM Tak Cap Ormas dan LSM sebagai Gangguan Investasi

Kamis, 8 Oktober 2026 - 14:43

Laskar Merah Putih Kritik KIM: Jangan Stigmatisasi Ormas sebagai Pengganggu Investasi

Kamis, 8 Oktober 2026 - 14:29

Fajar Try Suari Kritik Narasi KIM: Audiensi Ormas dan LSM Tak Bisa Serta-Merta Dikategorikan Gangguan Investasi

Kamis, 8 Oktober 2026 - 14:16

KIM Disorot, H. Surono: Jangan Balik Narasi, Kritik Masyarakat Harus Dijawab

Kamis, 8 Oktober 2026 - 14:07

Kunjungan Panja DPR RI Dituding Bersifat Sepihak: Pengamat Sebut Keluhan Kawasan Industri Karawang Kaburkan Akar Masalah Lingkungan dan Hak Warga Lokal

Kamis, 8 Oktober 2026 - 13:53

BPPKB Banten Karawang Sentil KIM: Jangan Jadikan Investasi Alasan Membungkam Kritik

Kamis, 8 Oktober 2026 - 12:46

Sekjen DPP GMPI Kritik Keras KIM Karawang: Jangan Jadikan Isu Investasi untuk Membungkam Kontrol Sosial

Berita Terbaru