Karawang, Lintaskarawang.com – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, aksi premanisme dengan modus permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) marak terjadi di berbagai daerah. Merespons hal ini, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, menginisiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Premanisme guna memberantas praktik-praktik yang meresahkan masyarakat.
Langkah tegas ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya Kepala Departemen Hubungan Masyarakat Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (Kadep Humas GMPI), Nurdin Syam, yang akrab disapa Mr Kim. Ia menilai inisiatif tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjelang hari raya.
Namun, Mr Kim memberikan catatan penting terkait efektivitas Satgas Anti Premanisme ini. Menurutnya, urusan pemberantasan premanisme jalanan lebih tepat ditangani oleh aparat kepolisian yang memang memiliki kewenangan penuh dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Persoalan premanisme jalanan itu lebih mudah diatasi oleh perangkat aparatur negara yang sudah ada, seperti kepolisian. Memang untuk urusan Kamtibmas, itu sudah menjadi otoritas mereka,” ujar Mr Kim.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan terhadap apa yang sering disebut sebagai Penyakit Masyarakat (Pekat) sebenarnya memiliki solusi sederhana. Menurutnya, banyak aksi premanisme muncul karena faktor ekonomi, sehingga pemberian lapangan pekerjaan menjadi solusi utama.
“Berikan mereka pekerjaan, selesai tuh persoalan. Dalam hidup manusia, tentunya tidak ada satu pun yang bercita-cita menjadi preman. Itu semua karena faktor kebutuhan perut,” tambahnya.
Selain itu, Mr Kim menilai bahwa permasalahan yang lebih mendesak untuk ditangani oleh pemerintah adalah korupsi. Ia mengusulkan agar Gubernur Jabar juga membentuk Satgas Anti Korupsi, mengingat dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan dengan aksi premanisme jalanan.
“Justru yang paling penting, Gubernur Jabar harus segera membentuk Satgas Anti Korupsi. Karena daya rusak korupsi lebih fatal dibanding tindakan premanisme jalanan,” tegasnya.
Dengan usulan ini, Mr Kim berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penanganan premanisme, tetapi juga lebih serius dalam memberantas korupsi yang menjadi akar dari berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di masyarakat. (LK)
