Subang | Lintaskarawang.com – Fakta baru muncul dalam polemik insiden kericuhan saat aksi penyampaian pendapat di muka umum yang digelar Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) di kawasan industri PT BYD Auto Indonesia, Kabupaten Subang. Irwan Suwandi (42), pria yang menjadi salah satu pihak yang dilaporkan FMSB ke Polres Subang terkait dugaan provokasi terhadap massa aksi, mengakui dirinya bekerja di PT Cholyfour Mitra Mandiri (PT CMM), perusahaan yang disebut sebagai vendor BYD.
Pengakuan tersebut terungkap melalui pemberitaan media Jabar Publisher yang memuat klarifikasi Irwan Suwandi, atau yang akrab disapa Irwan Bule. Dalam keterangannya, Irwan menyebut dirinya bekerja sebagai pengawas yang bertugas mengawasi aktivitas pemuatan sampah di kawasan BYD.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian serius FMSB. Pasalnya, pihak yang dilaporkan terkait dugaan provokasi dalam aksi penyampaian aspirasi masyarakat ternyata memiliki hubungan pekerjaan dengan perusahaan yang menjadi sorotan dalam persoalan pengelolaan limbah di kawasan industri tersebut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua FMSB, Iqbal Maulana, menilai pengakuan tersebut merupakan informasi penting yang perlu menjadi bagian dari pendalaman laporan di Polres Subang.
“Kami menemukan pemberitaan yang memuat pengakuan langsung Irwan Suwandi bahwa dirinya bekerja di PT CMM sebagai vendor BYD. Ini menjadi perhatian serius, sebab yang bersangkutan merupakan salah satu pihak yang kami laporkan terkait dugaan provokasi saat masyarakat menyampaikan aspirasi di kawasan BYD,” tegas Iqbal, Jum’at (20/11/2026).
Menurutnya, hubungan pekerjaan tersebut perlu didalami untuk memberikan gambaran utuh mengenai posisi, kapasitas, serta keberadaan yang bersangkutan ketika insiden berlangsung.
FMSB menegaskan tidak ingin persoalan ini berhenti pada saling bantah melalui pemberitaan media. Rekaman CCTV, dokumentasi video, keterangan saksi, serta seluruh bukti yang dimiliki masing-masing pihak harus diperiksa secara objektif oleh aparat penegak hukum.
“Kami tidak sedang menghakimi seseorang. Namun, ketika orang yang diduga melakukan provokasi dalam aksi ternyata mengakui bekerja di PT CMM sebagai vendor BYD, publik tentu berhak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Kami meminta Polres Subang mengusut laporan ini secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti,” lanjutnya.
FMSB: GERAKAN KAMI MURNI PENGABDIAN UNTUK RAKYAT SUBANG
Di tengah berkembangnya polemik tersebut, Iqbal Maulana kembali menegaskan bahwa gerakan FMSB bukanlah gerakan yang dibangun untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun agenda politik tertentu.
Menurutnya, seluruh rangkaian aksi dan pengawasan yang dilakukan FMSB merupakan bentuk kepedulian, tanggung jawab sosial, serta pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Subang.
FMSB hadir sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat yang ingin memastikan bahwa investasi dan industrialisasi di Kabupaten Subang berjalan sesuai ketentuan hukum, memperhatikan perlindungan lingkungan hidup, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, serta memberikan manfaat nyata bagi daerah.
“Perlu kami tegaskan, gerakan FMSB ini murni pengabdian untuk rakyat Subang. Kami tidak sedang mencari panggung, tidak sedang mencari keuntungan pribadi, apalagi memiliki agenda untuk menghambat investasi. Kami hanya ingin memastikan bahwa kehadiran industri di Kabupaten Subang benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat, bukan justru meninggalkan persoalan lingkungan, ketenagakerjaan, maupun konflik sosial,” tegas Iqbal.
Ia menambahkan, FMSB tidak pernah memposisikan diri sebagai musuh investasi. Sebaliknya, FMSB mendukung pertumbuhan investasi yang sehat, bertanggung jawab, taat hukum, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Namun, dukungan terhadap investasi bukan berarti masyarakat harus diam ketika menemukan persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
“Jangan sampai ketika masyarakat menyuarakan persoalan lingkungan dan ketenagakerjaan, justru muncul tindakan yang berpotensi membuat masyarakat takut untuk berbicara. Investasi harus dihormati, tetapi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat juga wajib dihormati. Keduanya harus berjalan beriringan,” ujarnya.
HAK MASYARAKAT MENYAMPAIKAN ASPIRASI HARUS DILINDUNGI
Iqbal menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Karena itu, setiap dugaan tindakan intimidasi, ancaman, maupun provokasi yang berpotensi mengganggu kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi harus ditangani secara serius sesuai ketentuan hukum.
FMSB meminta Polres Subang mendalami seluruh rangkaian kejadian, termasuk hubungan pekerjaan pihak yang dilaporkan dengan PT CMM, serta memeriksa bukti rekaman dan keterangan saksi yang berkaitan dengan insiden tersebut.
“Kami berharap aparat penegak hukum tidak melihat persoalan ini secara parsial. Periksa semua pihak, buka fakta berdasarkan bukti, dan berikan kepastian hukum. Jangan sampai ada kesan bahwa masyarakat yang menyampaikan aspirasi justru berada dalam posisi yang tidak terlindungi,” ungkapnya.
Iqbal juga menegaskan bahwa FMSB akan tetap konsisten mengawal persoalan pengelolaan limbah, penyerapan tenaga kerja lokal, dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Subang.
“Subang bukan hanya tempat berdirinya kawasan industri dan pabrik-pabrik besar. Subang adalah rumah masyarakat yang harus dijaga bersama. Kami ingin investasi tumbuh, lapangan pekerjaan terbuka, lingkungan tetap terpelihara, dan masyarakat lokal mendapatkan manfaat yang adil. Itulah tujuan perjuangan kami,” tegasnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa perjuangan FMSB tidak akan berhenti hanya karena munculnya polemik maupun upaya saling membantah di ruang publik.
“Kami tidak mencari musuh, tetapi kami juga tidak akan mundur dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Selama yang kami suarakan menyangkut hak masyarakat, perlindungan lingkungan, dan keadilan bagi warga Subang, FMSB akan tetap berdiri. Ini bukan soal siapa yang paling kuat, melainkan soal bagaimana kepentingan rakyat tidak dikalahkan oleh kepentingan apa pun,” pungkas Iqbal Maulana.
FMSB menegaskan, investasi boleh tumbuh besar di Kabupaten Subang, tetapi kepentingan rakyat, kelestarian lingkungan, dan supremasi hukum tidak boleh dikesampingkan.













Tinggalkan Balasan