Dugaan Pungli PTSL di Cadas Kertajaya Terkuak, Warga Bayar Jutaan Demi Sertifikat

- Penulis

Selasa, 11 November 2025 - 14:19

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Poto: Dugaan Pungli Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Ilustrasi Poto: Dugaan Pungli Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Karawang, Lintaskarawang.com – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Cadas Kertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, mencuat dan menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, nominal pungutan yang dibebankan kepada warga disebut-sebut fantastis dan bervariatif, mulai dari Rp800 ribu hingga Rp5 juta per bidang tanah, jauh melampaui batas ketentuan resmi pemerintah.

Padahal, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dengan biaya pelaksanaan PTSL untuk wilayah Jawa hanya diperbolehkan maksimal Rp150 ribu per bidang tanah. Fakta di lapangan menunjukkan indikasi kuat adanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Informasi yang dihimpun redaksi mengungkapkan, sejumlah warga menjadi korban pungutan berlebih oleh oknum yang diduga berasal dari internal pemerintah desa. Beberapa warga mengaku terpaksa membayar karena khawatir sertifikat tanah mereka tidak akan diproses jika menolak permintaan pungutan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ironisnya, salah satu korban yang mengajukan permohonan PTSL dengan dasar sertifikat tanah yang hilang, mengaku sempat diyakinkan pihak desa bahwa pengurusan tetap bisa dilakukan melalui program PTSL. Namun, setelah berkasnya ditolak, uang pungutan sebesar Rp800 ribu tidak dikembalikan. Lebih parah lagi, korban kembali diminta tambahan Rp600 ribu tanpa kejelasan peruntukan, meski permintaan itu akhirnya tidak dipenuhi.

Baca Juga:  PAPDESI Karawang Gelar Rakercab dan Harlah ke-4, Perkuat Silaturahmi dan Kepedulian

“Saya diminta pertama Rp800 ribu, kemudian diminta lagi Rp600 ribu. Sampai sekarang belum beres juga,” ujar salah satu warga korban yang enggan disebutkan namanya, Selasa (11/11/25).

Menindaklanjuti kasus ini, para korban telah mengadukan dugaan pungli tersebut ke Polres Karawang dan Kejaksaan Negeri Karawang pada tanggal yang sama, 11 November 2025. Mereka berharap aparat penegak hukum memberikan arahan hukum sekaligus menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.

Para warga menilai, tindakan semacam ini telah mencederai semangat program nasional PTSL, yang sejatinya ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah secara gratis atau dengan biaya ringan.

Kasus ini juga menarik perhatian lebih luas lantaran pola pungutan yang terjadi dinilai terstruktur dan sistematis, dengan jumlah bervariasi namun seluruhnya melampaui batas biaya resmi yang diatur pemerintah.

Dalam penelusuran lanjutan tim investigasi Lintaskarawang.com, ditemukan pula kesaksian warga lain yang membenarkan adanya pungutan di luar ketentuan resmi.

“Program PTSL biayanya satu juta,” tutur seorang warga sambil menunjukkan sertifikat tanah miliknya kepada tim redaksi.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Cadas Kertajaya maupun Kantor Pertanahan (BPN) Karawang belum memberikan keterangan resmi. Tim Lintaskarawang.com masih terus berupaya melakukan konfirmasi dan klarifikasi langsung kepada pihak terkait untuk memastikan kebenaran dugaan pungli tersebut. (Red/LK)

Berita Terkait

SOSOK YANG DIDUGA PROVOKASI AKSI FMSB DI BYD TERNYATA PEKERJA PT CMM, VENDOR BYD
Enam Bulan di Qatar, Rena Akhirnya Pulang ke Karawang, Kuasa Hukum Pastikan Proses Hukum Berlanjut
PENGAMAT SOROTI POLEMIK BYD SUBANG: JANGAN BALIK SEBAB DAN AKIBAT, PERSOALAN VENDOR HINGGA TENAGA KERJA HARUS DIBUKA
Diduga Jadi Korban TPPO di Qatar, Rena Asal Karawang Tempuh Jalur Hukum melalui Suami dan Pengacara
PC IMM SUBANG SENTIL PSI JABAR: JANGAN BICARA DEMOKRASI JIKA KADERNYA DIDUGA ABAIKAN PRODUK HUKUM!
FMSB GERUDUK BYD: JANGAN JADIKAN WARGA SUBANG PENONTON
Aspirasi FMSB Tak Terjawab, Ketegasan Pemkab Subang dalam Kasus PT CMM Jadi Sorotan
Pembangunan Drainase di Pinayungan Dikeluhkan Warga, Pemasangan U-Ditch dan Kemacetan Jadi Sorotan
Berita ini 67 kali dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 12:34

Proyek Pembangunan Drainase Dusun Krajan Disorot, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi Penerapan K3 Diabaikan.

Jumat, 20 November 2026 - 11:38

Jelang Pilkades Serentak 2026, DPMD Karawang Salurkan Perangkat Digital untuk 410 TPS di 67 Desa

Rabu, 18 November 2026 - 10:43

Pemkab Karawang Raih Predikat Terbaik II Nasional dalam Komitmen Anti Kecurangan Layanan Kesehatan

Rabu, 18 November 2026 - 10:37

Sengketa PT 3S vs PT N Lanjut ke Meja Mediasi PN Karawang! Hakim Dorong Perdamaian, Antara Damai atau Tidak Berlanjut ke Peradilan umum!

Rabu, 18 November 2026 - 01:19

Abah Romo Tegaskan Netral di Pilkades Amansari, Pemilih Diminta Tak Terpengaruh Rumor

Selasa, 17 November 2026 - 09:47

GMPI Bedah Politik Kebudayaan Karawang dan Jabar Istimewa, Pipik Taufik Ismail Dorong Pelestarian Seni Budaya Lokal

Sabtu, 14 November 2026 - 08:27

Pipik Taufik Ismail Ikuti Kerja Bakti Massal DPD PDI Perjuangan Jabar, Dukung Gerakan Peduli Lingkungan dan Pemecahan Rekor MURI

Sabtu, 14 November 2026 - 07:15

Seniman Karawang Cucu Hidayat (Kang Cucu) Raih Penghargaan Kategori Pembaharu dari Pemkab Karawang di Situ Kamojing

Berita Terbaru