Karawang, Lintaskarawang.com – Dugaan penggunaan listrik eksisting milik Kantor Kecamatan Pedes oleh pelaksana proyek pembangunan atau rehabilitasi gedung kantor yang menelan anggaran Rp 3,226 miliar dari APBD Karawang Tahun 2025, menuai sorotan tajam. Proyek tersebut diketahui dikerjakan oleh PT Cemerlang Bangun Perkasa Sejahtera, dan kini menjadi perhatian serius kalangan pemerhati hukum serta tata kelola pemerintahan daerah.
Dede Jalaludin, SH, atau yang akrab disapa Bang DJ, Praktisi Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Proklamasi, menegaskan bahwa penggunaan fasilitas negara oleh pihak ketiga tidak boleh dilakukan tanpa dasar hukum dan mekanisme kompensasi yang jelas.
“Listrik yang terpasang di kantor kecamatan merupakan aset dan fasilitas operasional negara. Jika digunakan oleh pihak ketiga, apalagi untuk kepentingan proyek, harus ada perjanjian tertulis, izin resmi, serta perhitungan kompensasi biaya yang disetorkan ke kas daerah,” tegas Bang DJ, Sabtu (18/10/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah tanpa dasar hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi dan berpotensi menimbulkan temuan audit dari BPK.
“Mungkin terlihat sepele karena hanya listrik, tetapi dari sudut pandang tata kelola keuangan daerah, itu bisa dianggap penyalahgunaan aset negara. Apalagi jika tidak ada bukti pembayaran atau izin tertulis,” ujarnya.
Bang DJ menilai, kontraktor pelaksana semestinya menyediakan sumber daya listrik mandiri seperti genset, atau mengajukan pemasangan sementara melalui prosedur resmi PLN, bukan memanfaatkan fasilitas milik kantor pemerintahan.
“Setiap proyek sudah memiliki komponen biaya umum, termasuk untuk energi dan operasional lapangan. Jadi sangat tidak tepat jika kontraktor memakai fasilitas kantor kecamatan tanpa dasar hukum,” tambahnya.
Ia juga mengkritik lemahnya pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karawang sebagai penanggung jawab teknis proyek tersebut.
“DPUPR seharusnya memastikan setiap pelaksanaan proyek mematuhi seluruh ketentuan administrasi dan teknis. Jika ada pembiaran, ini jelas menunjukkan lemahnya pengawasan,” sindirnya.
Bang DJ menegaskan, praktik semacam ini tidak hanya menyalahi prinsip good governance dan etika pemerintahan yang bersih, tetapi juga dapat menciptakan preseden buruk bagi proyek-proyek pemerintah lainnya di Karawang.
“Kalau dibiarkan, ini bisa dianggap hal biasa, padahal jelas melanggar prinsip akuntabilitas publik,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor pelaksana proyek Gedung Kecamatan Pedes belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan penggunaan listrik eksisting milik kantor kecamatan yang kini ramai menjadi sorotan publik. (LK)
Tinggalkan Balasan