SUBANG | Lintaskarawang.com — Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) melayangkan somasi terbuka kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, menyusul pernyataannya dalam pemberitaan Bisnis Indonesia tertanggal 31 Oktober 2026.
Ketua FMSB, Iqbal Maulana, menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik karena dinilai tidak mencerminkan sikap maupun keterangan resmi organisasi yang selama ini memperjuangkan aspirasi masyarakat Subang.
Dalam pemberitaan tersebut, Adi Komar menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Subang melalui Dinas Ketenagakerjaan, bersama organisasi masyarakat yang sebelumnya hadir ke BYD, telah melakukan pertemuan dan menyampaikan sejumlah aspirasi terkait proses penerimaan tenaga kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, FMSB secara tegas membantah bahwa pernyataan tersebut mewakili Forum Masyarakat Subang Bersatu.
https://vt.tiktok.com/ZSgwgx593/
Iqbal Maulana menegaskan, pihaknya tidak pernah memberikan keterangan ataupun konfirmasi yang membenarkan narasi bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat sebagaimana disampaikan dalam pemberitaan tersebut.
“Kami menilai pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi menyesatkan opini publik. Jangan sampai seolah-olah persoalan yang kami perjuangkan sudah selesai hanya karena ada narasi bahwa pertemuan telah dilakukan,” tegas Iqbal.
Ia mempertanyakan siapa pihak yang dimaksud dalam pernyataan tersebut, kapan pertemuan berlangsung, serta atas dasar apa informasi tersebut disampaikan kepada media.
” Kami meminta kejelasan, siapa yang dimaksud, kapan pertemuan itu berlangsung, dan atas dasar apa pernyataan tersebut disampaikan,” lanjutnya.
FMSB Minta Klarifikasi dan Pelurusan Informasi
FMSB menilai pejabat publik harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada media, terlebih ketika informasi tersebut berkaitan dengan gerakan masyarakat dan aspirasi publik.
Menurut FMSB, informasi yang tidak terkonfirmasi berpotensi membangun persepsi keliru di tengah masyarakat serta mereduksi substansi perjuangan yang selama ini disuarakan.
Melalui somasi terbuka tersebut, FMSB menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kepala Diskominfo Jawa Barat, Adi Komar, di antaranya:
1. Memberikan klarifikasi secara terbuka atas pernyataan yang dimuat dalam pemberitaan Bisnis Indonesia.
2. Menjelaskan secara transparan pihak-pihak yang dimaksud telah melakukan pertemuan dengan BYD.
3. Menyampaikan permintaan maaf secara terbuka apabila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan telah menimbulkan kesalahpahaman publik.
4. Melakukan koreksi atau pelurusan informasi agar tidak menimbulkan persepsi bahwa aspirasi FMSB telah selesai ditindaklanjuti.
Iqbal menegaskan, somasi tersebut bukan bentuk upaya mencari panggung atau membangun konflik dengan pihak mana pun. Namun, FMSB tidak ingin nama organisasi maupun perjuangan masyarakat dicatut dalam narasi yang tidak pernah dikonfirmasi secara resmi.
“Kami tidak sedang mencari panggung dan tidak sedang membangun konflik dengan siapa pun. Tetapi kami tidak akan membiarkan nama organisasi dan perjuangan masyarakat dijadikan bagian dari narasi yang tidak pernah kami konfirmasi. Jangan berbicara atas nama masyarakat tanpa memastikan kebenaran faktanya,” tegas Iqbal.
Perjuangan Tenaga Kerja Lokal Belum Selesai
FMSB menegaskan bahwa persoalan prioritas penyerapan tenaga kerja lokal di lingkungan investasi BYD masih menjadi isu yang harus dikawal secara serius.
Menurut FMSB, aspirasi masyarakat tidak boleh dianggap selesai hanya melalui pernyataan pejabat di ruang publik. Diperlukan kejelasan, transparansi, serta tindak lanjut konkret yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Jabatan publik melekat dengan tanggung jawab atas setiap informasi yang disampaikan. Kami menuntut klarifikasi, bukan pembenaran. Kami menunggu permintaan maaf terbuka dan pelurusan informasi kepada masyarakat,” pungkas Iqbal.
Hingga berita ini disusun, pernyataan tersebut masih menjadi sorotan FMSB. Klarifikasi dari Kepala Diskominfo Jawa Barat, Adi Komar, diperlukan untuk memastikan informasi yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Lintaskarawang.com akan terus mengawal perkembangan persoalan ini.
Tinggalkan Balasan