BPD Kutaampel Laporkan Kades ke Polisi, Pengelolaan Anggaran Desa 2025 Dipersoalkan

- Penulis

Rabu, 7 Oktober 2026 - 14:42

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar Ilustrasi

Gambar Ilustrasi

Karawang | Lintaskarawang.com — Pengelolaan Anggaran Desa dan Dana Desa Kutaampel, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, tahun anggaran 2025 tengah menjadi sorotan. Kepala Desa Kutaampel, Rosadi Gunawan, dilaporkan ke kepolisian oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui kuasa hukumnya dari Law Firm ALEXA.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan sejumlah anggaran desa. Perkara tersebut disebut telah dilaporkan dan saat ini dalam penanganan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polresta Karawang.

Kuasa hukum pelapor, Entis Sutisna, S.H., membenarkan adanya laporan tersebut. Menurutnya, laporan berawal dari hasil pengawasan BPD terhadap pengelolaan Anggaran Desa dan Dana Desa Kutaampel tahun anggaran 2025.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam proses pengawasan, BPD menemukan sejumlah kegiatan yang dinilai perlu mendapatkan klarifikasi serta pertanggungjawaban. Di antaranya menyangkut Dana Bagi Hasil (DBH) tahap I dan II, operasional RT/RW, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, insentif pemulasaran jenazah, PHBN, PHBI, pelayanan ambulans, program stunting, TP PKK, LPM hingga Karang Taruna.

Atas temuan tersebut, BPD kemudian melayangkan surat Nomor 141.3/07/BPD/2025 untuk meminta klarifikasi mengenai realisasi sejumlah anggaran.

“Setelah surat dilayangkan, pada 23 Juli 2025 dilakukan musyawarah. Dalam musyawarah itu terdapat pengakuan adanya selisih penyerahan uang,” ujar Entis.

Menurut Entis, hasil musyawarah tersebut menjadi salah satu dasar bagi pihak pelapor untuk meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pengelolaan anggaran desa.

Baca Juga:  Jembatan Perintis Garuda Diresmikan, Sambungkan Kalijati-Kamurang dan Permudah Akses Warga

BPD, melalui kuasa hukumnya, menduga terdapat pemotongan anggaran serta dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, pihak BPD juga mempertanyakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran tahun 2025 yang menurut mereka belum dibuat atau belum disampaikan hingga saat ini.

“Karena itu kami meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Kami menduga masih ada penggunaan anggaran lainnya yang perlu diperiksa,” tegas Entis.

Laporan tersebut dilaporkan dengan mengacu pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Namun demikian, dugaan yang disampaikan pihak pelapor tersebut belum merupakan kesimpulan hukum. Ada atau tidaknya tindak pidana, termasuk ada atau tidaknya kerugian negara, harus dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Kutaampel Rosadi Gunawan belum memberikan keterangan atau tanggapan terkait laporan tersebut maupun dugaan persoalan dalam pengelolaan anggaran desa.

Lintaskarawang.com membuka ruang bagi pihak Kepala Desa Kutaampel maupun pihak-pihak terkait untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi atas pemberitaan ini.

Perkembangan selanjutnya akan mengikuti proses pemeriksaan aparat penegak hukum terhadap laporan tersebut.

Penulis: Apih Kasur

Berita Terkait

Enam Bulan di Qatar, Rena Akhirnya Pulang ke Karawang, Kuasa Hukum Pastikan Proses Hukum Berlanjut
Diduga Jadi Korban TPPO di Qatar, Rena Asal Karawang Tempuh Jalur Hukum melalui Suami dan Pengacara
Diduga Cemarkan Nama Baik FWJI, Mantan Ketua Korwil Bekasi RSP alias Ros Dilaporkan ke Polisi
Ketua Umum Garda Wisesa Nusantara Kutuk Keras Oknum Pembuang Limbah B3 di Irigasi Desa Telukbango: “Ini Kejahatan Lingkungan”
Aktivitas Pengurugan di Lahan LP2B Masih Berjalan, Ketegasan Satpol PP Karawang Dipertanyakan
Dede Mulyana Kecam Dugaan Penculikan dan Penganiayaan Pengurus Karang Taruna Tamelang, Minta Kasus Diusut Tuntas
Seruan Musyawarah Berujung Dugaan Penculikan, Pengurus Karang Taruna Tamelang Mengaku Disiksa OTK
LBH Soroti Dugaan Pelanggaran Aset Negara di SDN Ciranggon I, Dinas dan APH Didesak Bertindak
Berita ini 0 kali dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 12:34

Proyek Pembangunan Drainase Dusun Krajan Disorot, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi Penerapan K3 Diabaikan.

Jumat, 20 November 2026 - 11:38

Jelang Pilkades Serentak 2026, DPMD Karawang Salurkan Perangkat Digital untuk 410 TPS di 67 Desa

Rabu, 18 November 2026 - 10:43

Pemkab Karawang Raih Predikat Terbaik II Nasional dalam Komitmen Anti Kecurangan Layanan Kesehatan

Rabu, 18 November 2026 - 10:37

Sengketa PT 3S vs PT N Lanjut ke Meja Mediasi PN Karawang! Hakim Dorong Perdamaian, Antara Damai atau Tidak Berlanjut ke Peradilan umum!

Rabu, 18 November 2026 - 01:19

Abah Romo Tegaskan Netral di Pilkades Amansari, Pemilih Diminta Tak Terpengaruh Rumor

Selasa, 17 November 2026 - 09:47

GMPI Bedah Politik Kebudayaan Karawang dan Jabar Istimewa, Pipik Taufik Ismail Dorong Pelestarian Seni Budaya Lokal

Sabtu, 14 November 2026 - 08:27

Pipik Taufik Ismail Ikuti Kerja Bakti Massal DPD PDI Perjuangan Jabar, Dukung Gerakan Peduli Lingkungan dan Pemecahan Rekor MURI

Sabtu, 14 November 2026 - 07:15

Seniman Karawang Cucu Hidayat (Kang Cucu) Raih Penghargaan Kategori Pembaharu dari Pemkab Karawang di Situ Kamojing

Berita Terbaru