Karawang, Lintaskarawang.com Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X Kabupaten Karawang dan Purwakarta, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2025 pada Sabtu (13/12/2025).
Kegiatan tersebut berlangsung di Dusun Kedung Mundu RT 07/RW 02, Desa Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Acara dihadiri oleh aparatur desa setempat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Karawang.
Ketua PPDI DPC Karawang, Angga, dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa bahagia dan apresiasinya atas terselenggaranya pertemuan dengan wakil rakyat. Ia menuturkan bahwa keluarga besar PPDI Karawang merasa diperhatikan karena dapat bertatap muka langsung dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Angga berharap seluruh anggota PPDI Karawang dapat terus berdiri di atas kaki sendiri, mandiri, saling menguatkan, serta memberi semangat satu sama lain dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.
Sementara itu, Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kutawaluya, Nasep, berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan tersebut dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti di tingkat provinsi, sehingga realisasinya dapat berjalan lebih cepat.
Dalam sambutannya, Pipik Taufik Ismail menegaskan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab untuk turun langsung ke masyarakat guna menyerap, mendorong, serta memperjuangkan berbagai aspirasi, khususnya yang berasal dari wilayah Karawang dan Purwakarta.
“Saya sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ditugaskan untuk turun langsung ke masyarakat, menyerap, mendorong, dan memperjuangkan seluruh aspirasi yang ada, baik di Kabupaten Karawang maupun Purwakarta. Apa pun bentuk aspirasi masyarakat akan saya dengarkan dan saya bawa ke tingkat provinsi,” ujar Pipik.
Ia juga secara khusus menyoroti persoalan kartu disabilitas di Kabupaten Karawang yang hingga kini belum kunjung terealisasi. Pipik mengaku terkejut mendengar belum adanya kejelasan terkait kartu disabilitas, padahal hal tersebut merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat penyandang disabilitas.
“Saya cukup kaget ketika mendengar bahwa hingga saat ini Kabupaten Karawang belum memiliki kartu disabilitas yang jelas dan terdata. Padahal kartu disabilitas ini sangat penting sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hak bagi masyarakat penyandang disabilitas,” tegasnya.
Pipik menekankan agar Pemerintah Kabupaten Karawang segera membuat dan merealisasikan kartu disabilitas bagi seluruh penyandang disabilitas.
“Saya meminta dan menekankan kepada pemerintah daerah agar segera merealisasikan pembuatan kartu disabilitas bagi seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang. Ini bukan sekadar administrasi, tetapi bentuk kehadiran dan kepedulian negara kepada masyarakat disabilitas,” tambahnya.
Adapun aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan tersebut beragam, mulai dari pengajuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), persoalan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, bantuan peralatan UMKM, pengajuan sepeda listrik untuk kebutuhan berbelanja, bantuan PKH disabilitas yang belum diterima, hingga kebutuhan alat bantu seperti kaki palsu, kursi roda, dan tongkat.
Namun demikian, aspirasi yang paling menonjol adalah lambatnya respon serta belum terealisasinya pembuatan kartu disabilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang.
Pipik Taufik Ismail menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi tersebut ke tingkat Provinsi Jawa Barat agar dapat segera ditindaklanjuti dan direalisasikan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.
(Wahid)
