Kekosongan Jabatan Kadis Disdukcapil Karawang Hambat Pelayanan, Uwa Suro Desak Pemkab Bertindak Cepat

- Penulis

Rabu, 25 Juni 2025 - 02:37

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Karawang, Lintaskarawang.com – Kekosongan jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang berdampak serius terhadap layanan administrasi kependudukan. Salah satu yang paling terdampak adalah tidak terbitnya dokumen penting seperti Kartu Keluarga (KK), karena belum ada penanggung jawab yang berwenang menandatangani dokumen tersebut.

Menurut informasi yang dihimpun, saat ini posisi Kepala Disdukcapil masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Namun, pengesahan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap penunjukan Plt tersebut masih dalam proses. Akibatnya, dokumen-dokumen vital seperti KK yang membutuhkan otorisasi kepala dinas tidak bisa diproses maupun diterbitkan.

Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Banyak warga yang mengalami kendala dalam pengurusan dokumen penting, bahkan ada yang terhambat keberangkatannya untuk ibadah umroh karena KK sebagai salah satu syarat administrasi belum terbit.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini bukan sekadar masalah administrasi biasa. Ini menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik, termasuk keberangkatan ibadah umroh yang sangat krusial bagi umat Islam,” ujar Surono, Ketua Ormas Garda Pasundan DPC Kabupaten Karawang, yang akrab disapa Uwa Suro, Rabu (25/6/2025).

Baca Juga:  Masyarakat Antusias, Pemerintah Desa Wadas Gelar Acara Buka Bersama dan Bagi THR

Uwa Suro mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang agar segera mengambil langkah cepat untuk mengisi kekosongan jabatan Kadis Disdukcapil, demi memastikan kelancaran pelayanan publik.

“Pemkab jangan lamban. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai rakyat jadi korban akibat lambatnya penunjukan pejabat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan penunjukan pejabat definitif maupun belum sahnya Plt hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat yang telah lama menanti kepastian dokumen mereka.

Situasi ini menjadi catatan penting bagi Pemkab Karawang untuk lebih sigap, tanggap, dan bertanggung jawab dalam memastikan pelayanan administrasi publik berjalan optimal demi kepentingan masyarakat luas. (LK)

Berita Terkait

16 Peserta Pemagangan Disnakertrans Karawang Raih Sertifikat BNSP, Tiga Langsung Diterima Kerja
NAMA SAMBAS MUNCUL DALAM PENGADAAN RAPAT K3S, STATUS ASN KORWIL DIPERTANYAKAN: ADA POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN?
Diduga Ada Pembiayaan Ganda Operasional Korwil Cambidik, Transparansi Disdik Karawang Dipertanyakan
Bupati Aep Wujudkan Janji, Modul Belajar Gratis Hadir untuk Siswa SD dan SMP se-Karawang
Bhabinkamtibmas Polsek Rengasdengklok Bersama Masyarakat dan Mahasiswa KKN Unsika Gelar Kerja Bakti Bersihkan Eceng gondok
Tasyakuran Milad Karang Taruna Guruh Raja Gumilang Jadi Momentum Perkuat Kepedulian Sosial dan Persatuan Pemuda
Pipik Taufik Ismail Serap Aspirasi Warga Telukbango, Tegaskan Pengawasan Anggaran Harus Berdampak untuk Masyarakat.
Serap Aspirasi Warga Rengasdengklok, Pipik Taufik Tegaskan Pengawasan Anggaran Harus Berdampak Nyata
Berita ini 84 kali dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Sabtu, 19 September 2026 - 10:39

Tiga RSUD Karawang Raih Terbaik I Helaran Budaya, Bukti Kekompakan Layanan Publik

Kamis, 17 September 2026 - 15:05

Diduga Ada Mark-Up Anggaran Rehabilitasi SDN Solokan I Pakisjaya, Proyek Rp327 Juta Disorot

Rabu, 16 September 2026 - 05:14

Warga Mulyajaya Soroti Aset dan Dana Desa Rp190 Juta, Inspektorat Diminta Tegak Lurus

Rabu, 16 September 2026 - 02:32

Lebih Praktis! TANGKAR Resmi Jadi SuperApp untuk Semua Layanan Publik Karawang

Selasa, 15 September 2026 - 04:35

Wakil Abo Bongkar Polemik Beras Bapanas di Rengasdengklok Selatan: Beras 90 karung di GOR, Warga Mengaku Belum Kebagian

Jumat, 11 September 2026 - 04:25

Sungai Perbatasan Cilamaya–Ciasem Dikeluhkan Berbau Menyengat, Warga Minta DLHK Turun Tangan

Jumat, 11 September 2026 - 04:12

Diduga Tak Sesuai Spesifikasi, Proyek Jalan Poros Tanjung Mekar Rp189 Juta Disorot Warga

Jumat, 11 September 2026 - 02:35

DPRD Karawang Resmi Dukung Draft RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

Berita Terbaru