KARAWANG | Lintaskarawang.com – Perkara perdata Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) hukum antara PT 3S dan PT N mulai memasuki babak penting. Sengketa kedua perusahaan tersebut kini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Karawang dan telah memasuki tahapan awal mediasi, sebuah proses yang akan menguji sejauh mana kedua belah pihak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan persoalan tanpa harus berlarut-larut dalam proses persidangan.
Kedua perusahaan melalui kuasa hukum PT. masing-masing telah menghadiri persidangan pemeriksaan Legal Standing masing-masing pukul 14.30 Wib, pada Rabu (18/11/2026). Dalam tahapan awal tersebut, majelis hakim melakukan pemeriksaan serta verifikasi data dari masing-masing pihak sebelum mengarahkan perkara ke proses mediasi.
Kuasa Hukum PT 3S, Dr. (c) Adv. Puguh Triwibowo, S.T., S.H., M.H., M.M., M.Kn(c)., atau lebih dikenal dengan panggilan Puguh Kribo mengungkapkan bahwa dirinya bersama rekan kuasa hukum, Suprayitno, S.H., telah hadir di PN Karawang sejak sekitar pukul 09.00 WIB. Namun, persidangan baru berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Puguh, agenda persidangan diawali dengan pemeriksaan dan verifikasi data perusahaan. Setelah tahapan tersebut, majelis hakim mengarahkan kedua belah pihak untuk menempuh mekanisme mediasi.
“Pada prinsipnya, kami hadir untuk mengikuti proses standart Acara Perdata di persidangan. Dari pihak PT 3S, saya bersama Bang Suprayitno, dan Prinsipal PT 3S hadir. Sementara dari pihak lawan, kuasa hukum PT N juga hadir,” ungkap Puguh.
Dalam persidangan tersebut, hakim ketua disebut memberikan arahan agar kedua perusahaan mengedepankan penyelesaian secara damai apabila masih terdapat ruang kesepakatan.
Bahkan, opsi perdamaian di luar ruang pengadilan turut menjadi salah satu kemungkinan yang dapat ditempuh, sepanjang kedua pihak memiliki kesepahaman.
Namun, dorongan perdamaian tersebut tentu bukan berarti perkara telah selesai. Kesepakatan hanya dapat terwujud apabila kedua perusahaan sama-sama bersedia mengesampingkan perbedaan dan menemukan titik temu yang dapat diterima secara hukum.
Puguh menegaskan, pihaknya terbuka terhadap penyelesaian melalui mekanisme win-win solution.
“Kami berharap perkara ini bisa diselesaikan dengan win-win solution. Kalau memang masing-masing pihak berkenan untuk berdamai, kami tentu terbuka. Namun, semuanya kembali kepada kesediaan kedua belah pihak,” jelasnya.
Di sisi lain, Puguh menyampaikan bahwa PT 3S tetap berpegang pada materi keberatan yang sebelumnya telah disampaikan kepada pihak terkait.
Artinya, keterbukaan terhadap perdamaian tidak serta merta menghilangkan posisi hukum maupun kepentingan PT 3S dalam perkara tersebut.
Pihaknya berharap proses penyelesaian dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan serta kepentingan hukum perusahaan yang diwakilinya.
“Kami pada intinya memiliki iktikad baik. Kalau pihak lawan juga memiliki keinginan yang sama untuk berdamai, tentu kami siap. Harapan kami, penyelesaian perkara ini bisa sesuai dengan harapan PT 3S,” tegasnya.
Hingga persidangan tersebut berlangsung, belum ada kesepakatan perdamaian maupun keputusan akhir yang diumumkan. Tahapan mediasi selanjutnya masih menunggu proses dan pengaturan dari pihak pengadilan.
Masuknya perkara PT 3S dan PT N ke tahapan mediasi menjadi momentum penting bagi kedua perusahaan untuk mencari penyelesaian yang mengedepankan kepastian hukum dan kepentingan masing-masing pihak.
Mediasi bukan sekedar formalitas dalam proses peradilan perdata. Tahapan ini menjadi ruang bagi para pihak untuk menguji kesediaan berkomunikasi, membuka peluang kesepakatan, sekaligus menghindari proses hukum yang berpotensi berlangsung lebih panjang.
Kini, pertanyaan besarnya adalah apakah kedua perusahaan benar-benar akan menemukan titik temu melalui mediasi, atau justru memilih melanjutkan sengketa ke tahapan persidangan berikutnya?
Publik menanti perkembangan perkara ini. Yang jelas, proses hukum harus berjalan profesional, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Sebab, dalam setiap sengketa perusahaan, yang paling penting bukan sekedar siapa yang memenangkan perkara, melainkan bagaimana kepastian hukum dan hak masing-masing pihak benar-benar terlindungi.
(Wahid)












