Proyek Rehabilitasi SDN Sampalan 1 Karawang Disorot, Pekerja Diduga Abaikan APD dan Pengawasan Dipertanyakan

- Penulis

Senin, 7 September 2026 - 10:50

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Karawang | Lintaskarawang.com – Pelaksanaan proyek rehabilitasi ruang kelas di SDN Sampalan 1, Desa Sampalan, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Sejumlah pekerja di lokasi proyek didapati bekerja tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai standar.

Temuan tersebut ditemukan saat peninjauan lapangan pada Senin (07/09/2026). Pekerja terlihat melakukan aktivitas konstruksi tanpa mengenakan helm keselamatan, rompi proyek, maupun alas kaki pelindung yang semestinya digunakan dalam pekerjaan bangunan.

Berdasarkan papan informasi proyek, rehabilitasi ruang kelas SDN Sampalan 1 dibiayai melalui APBD Kabupaten Karawang dengan nilai anggaran sebesar Rp189.425.000. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV RIKI RAHMA sebagai kontraktor pelaksana.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain dugaan pelanggaran K3, proyek ini juga disorot karena minimnya pengawasan di lapangan. Warga setempat, Jajang, mengaku hanya melihat konsultan pengawas dan petugas dari dinas terkait hadir pada hari pertama dimulainya pekerjaan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan proyek yang menggunakan anggaran pemerintah. Pasalnya, keberadaan pengawas dinilai penting untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan memenuhi standar keselamatan kerja.

Baca Juga:  Disdikbud dan Bupati Sudah Melarang, Orang Tua Keluhkan Pengarahan Pembelian LKS di SMPN 5 Karawang Barat hingga Rp330 Ribu

Sejumlah pihak pun mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar segera melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga didorong melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna mengevaluasi pelaksanaan proyek, termasuk kepatuhan kontraktor terhadap aturan K3 dan kualitas pekerjaan.

Masyarakat berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, kontraktor diminta diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan, termasuk mempertimbangkan penundaan pencairan termin anggaran hingga seluruh kewajiban dipenuhi.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak CV RIKI RAHMA, konsultan pengawas, maupun instansi terkait mengenai temuan pekerja yang tidak menggunakan APD serta minimnya pengawasan di lokasi proyek rehabilitasi SDN Sampalan 1.

Penulis : Apih Kasur

Berita Terkait

Gebyar PATEN Hadir di Kecamatan Rengasdengklok, Warga Dapat Mengakses Beragam Layanan Publik hingga Sunat Gratis
Dugaan Perbuatan Melanggar Hukum oleh PT. NIJ terhadap PT Saptari Sentosa Sejahtera Resmi Layangkan Gugatan di Pengadilan Negeri Karawang
Motor Warga Mogok Usai Isi Pertalite di SPBU Pedes, Pengawas Minta Maaf
FMSB TEGAS: JANGAN TERBITKAN IZIN UNTUK PT CMM JIKA LOKASINYA TIDAK SESUAI PERUNTUKAN!
Proyek Pembangunan RKB POS PAUD BAHRUL ILMI Pakisjaya Rp.189 Juta Di sorot.APD di pertanyakan.
Konsumen Sudah Lunas, Kost Belum Rampung! GRANADA LIVING KARAWANG Disorot, Kontraktor Mengaku Belum Dibayar
Kebakaran Kantor ATR/BPN Karawang Jadi Sorotan, Pipik Taufik Ismail Pertanyakan Keamanan dan Cadangan Data Pertanahan
Program Modul Gratis Pemkab Karawang Jadi Perhatian, SDN Gempol Karya I Ikuti Kebijakan Pendidikan Daerah
Berita ini 0 kali dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 03:04

FMSB TEGASKAN KOMITMEN KAWAL PERSOALAN PT CMM, IQBAL MAULANA: JANGAN LECEHKAN PENEGAKAN ATURAN PEMERINTAH DAERAH!

Kamis, 9 Juli 2026 - 12:47

Komisi III DPRD Karawang Tindaklanjuti Aduan LSM Laskar NKRI, Siap Sidak Dugaan Penutupan Drainase PT SAI

Minggu, 21 Juni 2026 - 16:21

Perluas Struktur Organisasi, DPC PSN Karawang Serahkan SK DPAC Kecamatan Klari

Rabu, 17 Juni 2026 - 14:34

Komitmen PRIMA di Tengah Renovasi, Kejari Karawang Pastikan Layanan Hukum Tetap Optimal

Minggu, 14 Juni 2026 - 11:57

Bupati Karawang Sidak Tempat Hiburan Malam, Temukan Sejumlah Pelanggaran Perizinan

Jumat, 29 Mei 2026 - 07:00

Kembalikan Pengelolaan Pasar Cikampek 1 ke Pemkab, Tolak BOT Pengelolaan Pasar oleh Perusahaan Swasta

Kamis, 28 Mei 2026 - 06:55

Iduladha 2026, Pemkab Karawang Distribusikan 25 Sapi dan Kurban Presiden Prabowo

Kamis, 21 Mei 2026 - 12:31

Kunjungi Warga Telukjambe, Pipik Taufik Ismail Tegaskan Komitmen Serap Aspirasi Masyarakat

Berita Terbaru