Keadilan dan Independensi Hukum: Suara Nurdin Syam

- Penulis

Selasa, 18 Juni 2024 - 02:00

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nurdin Syam (Mr Kim)

Nurdin Syam (Mr Kim)

Karawang, Lintaskarawang.com – Hukum adalah fondasi dari tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Namun, kenyataannya, sering kali kita menyaksikan hukum yang tampak berpihak, seolah-olah memiliki mata yang melihat siapa yang berdiri di belakang seseorang. Hal ini tidak bisa diterima.

Nurdin Syam, yang dikenal dengan julukan Mr. Kim, menyuarakan pandangannya mengenai pentingnya keadilan dan independensi hukum. “Hukum tidak melihat siapapun dibelakang seseorang. Hukum seharusnya tidak memandang status sosial, kekuatan politik, atau latar belakang ekonomi seseorang. Setiap individu, tanpa terkecuali, harus diperlakukan sama di depan hukum,” ujarnya tegas.

Lebih lanjut, Mr Kim menekankan bahwa hukum tidak boleh terpengaruh oleh organisasi manapun yang mendukung seseorang. “Baik dia berasal dari organisasi besar dengan pengaruh luas maupun dari organisasi kecil, hukum harus tetap berdiri tegak dan tidak terpengaruh oleh kekuatan di baliknya,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam konteks politik, Mr Kim menekankan bahwa hukum harus independen dari partai politik. “Loyalitas politik tidak boleh menjadi tameng yang melindungi seseorang dari tuntutan hukum. Kepentingan partai tidak boleh mengalahkan keadilan,” tambahnya.

Mr Kim juga menyoroti bahwa posisi sosial dan reputasi tidak boleh mempengaruhi penegakan hukum. “Posisi dan reputasi di masyarakat tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan istimewa. Seorang tokoh agama atau masyarakat harus tunduk pada hukum yang sama dengan warga negara lainnya,” tegasnya.

Baca Juga:  Dugaan Pungli PTSL di Cadas Kertajaya Terkuak, Warga Bayar Jutaan Demi Sertifikat

Selain itu, Mr Kim menggarisbawahi bahwa politisi juga harus tunduk pada hukum tanpa perlindungan kekuasaan. “Kekuasaan dan jabatan politik adalah amanah yang harus dijalankan dengan integritas. Jika seorang politisi melanggar hukum, dia harus siap untuk bertanggung jawab di hadapan hukum tanpa perlindungan kekuasaan,” katanya.

Menurut Mr Kim, hukum harus didasarkan pada fakta dan bukti semata. “Hukum tidak memandang siapa dia, melainkan apa yang telah dia lakukan. Jika terbukti bersalah melawan hukum dan melanggar aturan, seseorang harus bertanggung jawab sepenuhnya di hadapan hukum,” tegasnya.

Dalam penutupnya, Mr Kim menyerukan agar kita berjuang untuk memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi pedoman yang adil dan tidak memihak. “Hanya dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang benar-benar berkeadilan, di mana setiap orang diperlakukan sama di mata hukum. Keadilan harus menjadi milik semua, bukan hanya milik mereka yang berkuasa atau berpengaruh,” pungkasnya.

Belajar jadi S.H, mari kita terus mendukung keadilan dan independensi hukum di negeri ini.

(Ddg)

Berita Terkait

BPD Kutaampel Laporkan Kades ke Polisi, Pengelolaan Anggaran Desa 2025 Dipersoalkan
66 TAHUN KARANG TARUNA: DARI GERAKAN SOSIAL MENUJU GERAKAN BERDAMPAK
Ngariung bareng ratusan Ema Ema makan baso bersam simpatisan di Babakan Banten 
Marjono Resmi Nyatakan Maju Pilkades Sumber Urip, Usung Misi Benahi Infrastruktur hingga Pelayanan Publik
Warga Karyasari, Bos Alvin Siapkan Lele Konsumsi, Ayam Kampung KUB, hingga Entok untuk Berbagai Kebutuhan
Cangkul, Caping, dan Harapan di Lahan 2 Hektare Karawang: Petani Bertahan di Tengah Minimnya Alat dan Irigasi
Diduga Cemarkan Nama Baik FWJI, Mantan Ketua Korwil Bekasi RSP alias Ros Dilaporkan ke Polisi
Ketua Umum Garda Wisesa Nusantara Kutuk Keras Oknum Pembuang Limbah B3 di Irigasi Desa Telukbango: “Ini Kejahatan Lingkungan”
Berita ini 26 kali dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 03:04

FMSB TEGASKAN KOMITMEN KAWAL PERSOALAN PT CMM, IQBAL MAULANA: JANGAN LECEHKAN PENEGAKAN ATURAN PEMERINTAH DAERAH!

Kamis, 15 Oktober 2026 - 03:18

Ahmad Basuni Nomor Urut 1, Ahmad Jaenudin Nomor 2 dalam Pilkades Sampalan Kutawaluya

Rabu, 14 Oktober 2026 - 14:53

Masyarakat Soroti Pembangunan Rehabilitasi Mushola SMPN I Pakisjaya Diduga Tidak Transparan.dan abaikan K3.

Rabu, 14 Oktober 2026 - 07:03

SEGEL DIPASANG, AKTIVITAS DIDUGA BERJALAN: MENGUJI KETEGASAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG TERHADAP PT CMM

Rabu, 14 Oktober 2026 - 04:24

Dugaan Korupsi Dana Desa TA 2025 Desa Kutaampel. H Karna : Ini Dalam Proses Pemeriksaan Pihak Kepolisian

Minggu, 11 Oktober 2026 - 04:57

GMPI DPC CIKAMPEK SURATI PT CELEBES NATURAL PROPERTINDO, TUNTUT HAK INVESTOR PASAR PEMDA

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 06:27

JAGA REPUTASI INVESTASI BYD DAN VINFAST, FMSB DESAK PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PT CMM DI SUBANG

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 05:03

MIRIS! Rumah RUTILAHU di Dewisari Rampung Sebulan, Upah Pekerja Tak Kunjung Dibayar, Warga Malah Tekor Rp800 Ribu

Berita Terbaru