KARAWANG | Lintaskarawang.com – Pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, dalam pemasangan baliho salah satu calon kepala desa menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Karawang 2026 mendapat tanggapan. Pihak yang bersangkutan menyampaikan klarifikasi dan membeberkan kronologi kejadian yang menurut penjelasannya bermula dari laporan warga mengenai baliho calon kepala desa bernama Haji Hendar yang terlepas.
Dalam keterangannya, anggota BPD yang bersangkutan menjelaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kegiatan pemasangan alat peraga kampanye. Kehadirannya di lokasi, menurut penjelasan yang disampaikan, hanya untuk menyaksikan proses perbaikan baliho bersama anggota Panitia 11.
Kronologi bermula ketika seorang warga melaporkan bahwa baliho milik Haji Hendar terlepas. Menindaklanjuti laporan itu, Ipay kemudian mengambil foto kondisi baliho dan menyampaikannya kepada Ketua Panitia 11.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setelah menerima laporan, Ketua Panitia 11 menyarankan agar informasi mengenai baliho yang terlepas disampaikan kepada tim Haji Hendar. Ketua panitia juga mengirimkan dua anggotanya, yakni Timan dan Nurdin, untuk menindaklanjuti persoalan di lapangan.
Timan dan Nurdin kemudian mendatangi rumah pihak yang bersangkutan dan meminta agar proses perbaikan baliho disaksikan oleh anggota BPD.
Menurut penjelasannya, ketika proses perbaikan sedang berlangsung, tim Haji Hendar datang bersama calon kepala desa. Namun, kedatangan mereka terjadi setelah proses perbaikan dimulai.
Ia juga menegaskan bahwa perbaikan baliho dilakukan oleh anggota Panitia 11 bersama dirinya sebagai saksi dari unsur badan pengawas. Sementara itu, tim Haji Hendar disebut tidak ikut melakukan perbaikan dan hanya menyaksikan proses di lokasi.
“Yang memperbaiki baliho adalah anggota Panitia 11 bersama saya. Posisi saya hanya sebagai saksi dari badan pengawas,” demikian inti klarifikasi yang disampaikan.
Pihaknya juga mempertanyakan anggapan bahwa kehadirannya dalam proses perbaikan dapat dimaknai sebagai bentuk keberpihakan kepada salah satu calon kepala desa.
Menurut penjelasan yang disampaikan, kehadiran anggota BPD dalam peristiwa itu berkaitan dengan tindak lanjut laporan warga dan permintaan agar proses perbaikan disaksikan, bukan untuk membantu kepentingan salah satu kandidat.
Klarifikasi ini menjadi bagian penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa di Desa Kertasari. Sebab, dalam tahapan Pilkades, netralitas penyelenggara maupun unsur pemerintahan desa menjadi perhatian publik guna menjaga proses demokrasi berjalan secara jujur dan adil.
Meski demikian, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran netralitas perlu didasarkan pada kronologi yang lengkap, keterangan para pihak, serta ketentuan yang berlaku. Klarifikasi dari anggota BPD ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan agar persoalan tidak berkembang hanya berdasarkan dugaan atau potongan informasi.
Penulis : Apih Kasur
Tinggalkan Balasan