Karawang, Lintaskarawang.com – Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Bappeda) bersama Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, SE, menggandeng Dinas Perhubungan (Dishub) untuk melakukan pengecekan kelayakan kendaraan inventaris pemerintah daerah. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (15/01/2025) di halaman Galeri Pagar Asih.
Pengecekan aset kendaraan ini mencakup berbagai jenis kendaraan yang diinventariskan ke desa-desa dan dinas lainnya. Tercatat sekitar 995 unit kendaraan roda empat yang digunakan dinas, serta 290 unit kendaraan operasional desa turut diperiksa. Selain itu, sebanyak 2.241 unit kendaraan roda dua juga tak luput dari pengecekan kelayakan oleh Dishub.
Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, SE, menjelaskan kepada awak media bahwa kegiatan pengecekan ini bertujuan untuk memastikan seluruh aset daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, berada dalam kondisi baik dan terdata dengan jelas. “Hari ini kita periksa aset di 10 kecamatan dari total 30 kecamatan. Besok dan lusa, pengecekan akan dilanjutkan hingga seluruh kecamatan selesai diperiksa,” ujar Bupati.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Bupati menegaskan pentingnya pemeliharaan aset daerah demi efisiensi anggaran. “Alhamdulillah, sebagian kendaraan masih dalam kondisi baik. Saya harap pak Sekda bisa lebih memperhatikan aset ini, karena sangat penting untuk menunjang operasional Kabupaten Karawang,” jelasnya.
Bupati juga menginstruksikan bahwa seluruh kendaraan, dalam kondisi apapun, harus dibawa ke lokasi pengecekan. “Tidak ada alasan, mobil dalam keadaan apapun harus dibawa. Kalau mogok, kirim fotonya, nanti Satpol PP dan DPPKAD yang akan mengangkutnya. Bagi kendaraan dengan pajak mati, segera dilunasi,” tegasnya.
Menurut Bupati, aset-aset yang sudah tidak layak pakai dan justru membebani anggaran perawatan akan dilelang. “Kalau tidak layak dan hanya menambah pengeluaran, lebih baik kita lelang saja,” pungkasnya.
Kegiatan ini merupakan upaya Pemkab Karawang untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan aset daerah, demi mendukung pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang. (Suci)
