Komisi III DPRD Karawang Gelar Rapat Kerja Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024

- Penulis

Sabtu, 7 Juni 2025 - 05:32

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Karawang, Lintaskarawang.com – Komisi III DPRD Kabupaten Karawang menggelar rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja dinas teknis dalam rangka pembahasan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Rapat kerja tersebut dilaksanakan pada Kamis (5/6/2025) dan bertempat di Ruang Rapat Kerja Komisi III DPRD Karawang. Hadir dalam rapat ini perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP).

Ketiga dinas tersebut merupakan mitra kerja Komisi III DPRD Karawang yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, lingkungan, serta permukiman di Kabupaten Karawang sepanjang tahun anggaran 2024.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Karawang. Dalam kesempatan itu, pimpinan rapat menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Baca Juga:  Komisi III DPRD Karawang Gelar RDP Lanjutan Bahas IPLT Bersama Asosiasi Sedot WC

Diskusi berjalan dinamis, dengan masing-masing dinas memaparkan capaian program serta kendala-kendala yang dihadapi selama tahun anggaran berjalan. Komisi III memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

Beberapa isu strategis yang dibahas dalam rapat tersebut antara lain progres pembangunan infrastruktur jalan, pengelolaan lingkungan hidup, penanganan kawasan kumuh, serta optimalisasi pemanfaatan ruang dan kawasan permukiman.

Komisi III berharap, hasil pembahasan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya, sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

Rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD, yang tidak hanya sebatas pada pengesahan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai peruntukan dan memberi manfaat bagi masyarakat Karawang. (LK)

Berita Terkait

Ahmad Basuni Nomor Urut 1, Ahmad Jaenudin Nomor 2 dalam Pilkades Sampalan Kutawaluya
Masyarakat Soroti Pembangunan Rehabilitasi Mushola SMPN I Pakisjaya Diduga Tidak Transparan.dan abaikan K3.
Dugaan Penjualan Buku LKS Rp15 Ribu di SDN Gempol Karya 1 Jadi Sorotan, Aturan Bupati Karawang Dipertanyakan
SEGEL DIPASANG, AKTIVITAS DIDUGA BERJALAN: MENGUJI KETEGASAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG TERHADAP PT CMM
Dugaan Korupsi Dana Desa TA 2025 Desa Kutaampel. H Karna : Ini Dalam Proses Pemeriksaan Pihak Kepolisian
GMPI DPC CIKAMPEK SURATI PT CELEBES NATURAL PROPERTINDO, TUNTUT HAK INVESTOR PASAR PEMDA
JAGA REPUTASI INVESTASI BYD DAN VINFAST, FMSB DESAK PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PT CMM DI SUBANG
MIRIS! Rumah RUTILAHU di Dewisari Rampung Sebulan, Upah Pekerja Tak Kunjung Dibayar, Warga Malah Tekor Rp800 Ribu
Berita ini 23 kali dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 14:53

Masyarakat Soroti Pembangunan Rehabilitasi Mushola SMPN I Pakisjaya Diduga Tidak Transparan.dan abaikan K3.

Rabu, 14 Oktober 2026 - 12:43

Dugaan Penjualan Buku LKS Rp15 Ribu di SDN Gempol Karya 1 Jadi Sorotan, Aturan Bupati Karawang Dipertanyakan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 07:03

SEGEL DIPASANG, AKTIVITAS DIDUGA BERJALAN: MENGUJI KETEGASAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG TERHADAP PT CMM

Rabu, 14 Oktober 2026 - 04:24

Dugaan Korupsi Dana Desa TA 2025 Desa Kutaampel. H Karna : Ini Dalam Proses Pemeriksaan Pihak Kepolisian

Minggu, 11 Oktober 2026 - 04:57

GMPI DPC CIKAMPEK SURATI PT CELEBES NATURAL PROPERTINDO, TUNTUT HAK INVESTOR PASAR PEMDA

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 06:27

JAGA REPUTASI INVESTASI BYD DAN VINFAST, FMSB DESAK PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PT CMM DI SUBANG

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 05:03

MIRIS! Rumah RUTILAHU di Dewisari Rampung Sebulan, Upah Pekerja Tak Kunjung Dibayar, Warga Malah Tekor Rp800 Ribu

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 04:33

MIRIS! Di Mana Pengawasan? Dugaan Pelanggaran Terjadi, Keselamatan dan Kepentingan Publik Dipertaruhkan!

Berita Terbaru