Karawang, Lintaskarawang.com – Pemerintah Kabupaten Karawang mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara daring. Kegiatan ini berlangsung di Command Center Lantai 3 Gedung Singaperbangsa pada Rabu (5/3/2025).
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Karawang H. Maslani, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Karawang, Inspektur Daerah Kabupaten Karawang, serta perangkat daerah terkait.
MCP KPK sendiri merupakan sistem pemantauan yang dikembangkan oleh KPK untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Dengan adanya indikator IPKD ini, diharapkan setiap daerah mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Peluncuran IPKD MCP Tahun 2025 ini didasarkan pada Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI terkait pelaksanaan program tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam mendukung pemberantasan korupsi secara sistematis di tingkat daerah.
Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa pencegahan yang paling efektif adalah melalui penindakan yang tegas. Namun, ia juga menyoroti bahwa pencegahan sering kali dianggap remeh karena sifatnya yang lebih preventif dan preemtif dibandingkan dengan tindakan represif.
“Tapi sebenarnya justru pencegahan inilah yang luas sekali, lebar sekali. Pencegahan bisa masuk di semua lini bagian, tinggal bagaimana melakukan pendekatan yang bisa dilakukan menjadi baik. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan tugas-tugas untuk masyarakat dengan lebih baik,” ujar Setyo Budiyanto.
Sebagai simbol peluncuran, Ketua KPK RI bersama Wakil Ketua KPK RI, Inspektur Jenderal Kemendagri, serta Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah melakukan penekanan peluit secara serentak.
Dengan diluncurkannya IPKD MCP 2025, diharapkan seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Karawang, semakin meningkatkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. (LK)
