DPP FPPG Lakukan Kunjungan ke OJK Terkait Kasus BIJ

DPP FPPG Lakukan Kunjungan ke OJK Terkait Kasus BIJ

Garut, Lintaskarawang.com – Dewan Pimpinan Pusat Forum Pemuda Peduli Garut ( FPPG ) lakukan kunjungan ke OJK terkait polemik di BIJ pada hari Kamis, Tanggal 10 November 2022.

Ketua Umum DPP FPPG, Asep Nurjaman menegaskan kunjungan tersebut dalam rangka menanyakan beberapa hal terkait polemik di tubuh BIJ Garut yang sampai saat ini belum ada titik terang untuk penyelesaian kasus ini terutama pengembalian uang bagi nasabah.

Asep menanyakan kalau masyarakat wajib ada jaminan bila terlambat di tempel sticker dalam pengawasan sedangkan sekarang bank yang kolap siapa yang nempel sticker dalam pengawasan.

Pihak BIJ berasalan ini akan menimbulkan polemik besar karena kalau ditempel sticker BIJ dalam pengawasan, maka akan berdatangan semua para nasabah untuk menuntut Deposito / Tabungan untuk dikembalikan.

“Alasan ini kan tidak mendasar dan tidak adil, jangan sampai rakyat hanya terus dijadikan objek penderita sedangan bank BIJ yang jelas merugikan masyarakat tidak dikasih funisment.” Ujar Asep.

Selanjutnya, Asep juga minta Data Nasabah yang pinjamannya besar tapi macet tapi tidak dikasih juga dengan alasan Kode Etik.

“Padahal kredit bukan rahasia perbankan, yang macet itu kan kena Undang-undang Perbankan.

Kita sudah berusaha membantu kewibawaan OJK dalam pengawasan.” terangnya.

Kami menghargai penjelasan dari OJK, karena itu hak dan kewenangan mereka memberikan klarifikasi jawaban seperti apa.

“Tapi kami kan punya hak sebagai masyarkat yang ingin menanyakan sudah sejauh mana OJK melakukan peran dan fungsinya dalam mengawasi dan memberikan sebuah solusi untuk kasus di BIJ”, ungkapnya.

Karena berbanding terbalik dengan fakta di lapangan, dimana BIJ ini sudah luar baisa rusak cara mengobatinya seperti apa apakah di revolusi total atau di bubarkan.

Jika tidak ditangani segera akan terjadi komulatif permasalahan , akan jadi komplek kewajiban membayar tabungan atau dana nasabah atau kesulitan memberikan pencairan penerima manfaat pemberian kredit sehingga dengan kesendatannya pemberian kredit akan mengganggu penghasilan perbankan itu sendiri. Belum lagi apabila terjadi perubahan kepegawaian atau beberapa pegawai yang harus diberhentikan dengan pesangon itu akan menguras dana khas atau menguras uang-uang likuid yang bisa digunakan pembayaran kepada nasabah.

“Dan dari keterangan pihak OJK Tasikmalaya yang menaungi sepriangan timur menuturkan bahwa kami sudah mengetahui permasalahan Yang ada di BIJ Garut ini, mulai dari penggelapan, dan penyimpangan-penyimpangan dan itu sedang kami perdalam dan kami teliti secara mendetail.” pungkas Asep Nurjaman selaku Ketua Umum DPP FPPG.

Diakhir Wawancara dengan awak media. OJK Tasikmalaya mengajak pihak FPPG untuk terus memantau perkembangan,kami sangat senang dengan kawan-kawan FPPG ini betul-betul peduli dengan kondisi yang terjadi di kabupaten Garut, kami pun akan menyampaikan dan membuktikan jika memang harus dibuktikan kepada publik.***

(Tata)

error

Selamat Datang di Lintaskarawang.com ? Mohon di Share

RSS500
Follow by Email350
Facebook970
YouTube740
Instagram800
WhatsApp950
error: Dilarang mengcopy Paste !!!