BPN Karawang Jawab Pertanyaan Soal Konflik Agraria Antara Korporasi Dengan Masyarakat

BPN Karawang Jawab Pertanyaan Soal Konflik Agraria Antara Korporasi Dengan Masyarakat

LMP Mada Karawang (Lintaskarawang.com)
LMP Mada Karawang (Lintaskarawang.com)

Karawang, LintasKarawang.com- Meski sempat memanas, karena bersitegang dengan Security Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Karawang. Akhirnya mereda setelah beberapa pejabat setempat mempersilahkan penambahan peserta audiensi dari Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (LMP Mada Jabar).

Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, agenda audiensi LMP Mada Jabar dalam rangka mengkonfirmasi beberapa persoalan yang selama ini bergulir dimasyarakat.

Dimana berdasarkan informasi pemberitaan, bahwa ada informasi yang diberikan oleh notaris dan pengembang perusahaan properti yang identitasnya dirahasiakan. Pada saat mengurus dokumen pertanahan ke Kantor ATR/BPN Karawang. Menyebut jika pemecahan bidang bisa memakan biaya Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta, sedangkan untuk balik nama per bidang dipungut biaya Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu, padahal menarik biaya diluar ketentuan itu tidak dibenarkan.

Sebagai pembuka forum audiensi, Wakil Ketua LMP Mada Jabar, Andri Kurniawan menguraikan sekaligus mengkonfirmasi langsung beberapa persoalan diatas, termasuk permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sering terjadi permasalahan dalam realisasinya dilapangan.

Sedangkan, Ketua LMP Mada Jabar, H. Awandi Siroj Suwandi menambahkan penyampaian Wakil Ketuanya, tentang banyaknya konflik agraria antara korporasi dengan masyarakat. Abah sapaan akrabnya, mempertanyakan seperti apa mekanisme proses Surat Hak Guna atas Bangunan (SHGB) untuk korporasi.

“Masalahnya, sejak dulu sampai sekarang. Konflik agraria antara korporasi dengan masyarakat, kerap kali terjadi. Permasalahan yang paling umum, dimana banyak masyarakat yang belum merasa melepaskan haknya dengan cara jual beli, dan Girik asli serta kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ditagihkan langsung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), masih dibayar oleh pemilik Girik atau ahli waris atas nama Girik dan wajib pajak. Tetapi kenyataannya, pihak korporasi mengclaim sudah memiliki SHGB, sehingga objek tanah digarap, atas dasar itu,” tegas abah Wandi, Kamis (16/6/2022).

Menjawab semua pertanyaan LMP Mada Jabar, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha Kantor ATR/BPN Karawang, Hamjah Adi Nugroho menjelaskan. Bahwa untuk persoalan PTSL pihak Kantor ATR/BPN Karawang sudah melakukan sosialisasi kepada Desa – Desa yang melaksanakan PTSL, agar tidak memungut biaya yang melebihi ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, sebesar Rp 150 ribu.

Sedangkan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (Kasi PHP), Dendi dalam menjawab pertanyaan terkait konflik agraria yang sering kali terjadi antara pihak korporasi dengan masyarakat menguraikan teknis proses pendaftaran. Dikatakannya, “Dalam setiap proses pendaftaran, kami sangat berhati – hati, semua dasar proses harus lengkap,”

“Bila dikemudian hari terjadi masalah, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan. Misal diduga adanya pemalsuan data atau dokumen, itu persoalan lain. Kami juga tidak keberatan, jika memang salah satu pihak melakukan upaya hukum,” singkat Dendi. (Red)

error

Selamat Datang di Lintaskarawang.com ? Mohon di Share

RSS500
Follow by Email350
Facebook970
YouTube740
Instagram800
WhatsApp950
error: Dilarang mengcopy Paste !!!