KARAWANG | Lintaskarawang.com – Sikap netralitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kembali menjadi perhatian menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Karawang 2026. Kali ini, sorotan mengarah kepada salah satu anggota BPD Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, yang diduga ikut memasang baliho salah satu calon kepala desa pada Kamis (12/11/2026).
Perhatian publik muncul setelah beredarnya sebuah foto yang memperlihatkan seseorang yang diduga merupakan anggota BPD Desa Kertasari sedang terlibat dalam pemasangan baliho calon kepala desa. Foto itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai posisi dan sikap netralitas anggota lembaga desa dalam proses pemilihan kepala desa.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta menampung aspirasi masyarakat, anggota BPD diharapkan mampu menjaga sikap profesional dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keterlibatan anggota BPD dalam aktivitas pemasangan alat peraga salah satu calon, apabila benar terjadi, dinilai perlu mendapatkan penjelasan. Pasalnya, masyarakat tentu mengharapkan seluruh unsur pemerintahan desa dapat menjaga suasana pemilihan yang aman, tertib, dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon.
Di tengah berlangsungnya tahapan Pilkades 2026, persoalan netralitas menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Setiap pihak yang memiliki kedudukan dalam pemerintahan desa diharapkan memahami batasan peran dan tanggung jawabnya agar tidak menimbulkan persepsi keberpihakan di tengah masyarakat.
Beredarnya foto itu juga memunculkan pertanyaan mengenai apakah aktivitas pemasangan baliho dilakukan atas inisiatif pribadi atau dalam kapasitas sebagai anggota BPD. Penjelasan mengenai hal ini diperlukan agar persoalan tidak berkembang menjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Selain itu, pihak Pemerintah Desa Kertasari maupun pihak terkait diharapkan dapat memberikan klarifikasi mengenai dugaan keterlibatan anggota BPD dalam aktivitas politik praktis selama tahapan Pilkades berlangsung.
Masyarakat pun berhak mendapatkan kepastian mengenai aturan dan batasan netralitas yang berlaku bagi anggota BPD. Apabila terdapat dugaan pelanggaran, penanganannya perlu dilakukan melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Publik kini menantikan penjelasan dari pihak terkait. Sebab, Pilkades bukan sekadar proses memilih pemimpin desa, melainkan juga momentum untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan demokrasi di tingkat desa.
(LK)
Tinggalkan Balasan