Karawang, Lintaskarawang.com – Ketua Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Tanah Baru, Agus, mengeluarkan pernyataan terbuka atas ketidakpuasannya terhadap kepala desa setempat, Samsudin. Minggu (28/4/2024).
Dalam pernyataannya, Agus menyampaikan bahwa anggaran Bumdes untuk tahun 2024 tidak dianggarkan sepenuhnya oleh pemerintah desa. Ia menjelaskan, “Ada anggaran Bumdes tahun lalu, tahun 2023, sebesar 50 juta rupiah. Namun, belum sepenuhnya diberikan kepada pengurus Bumdes. Baru sekitar 30 juta rupiah yang diberikan, masih ada 20 juta rupiah lagi yang belum disalurkan oleh pemerintah desa kepada pengurus Bumdes.”
Agus juga menambahkan bahwa anggaran untuk Bumdes tahun 2024 sejauh ini belum juga diberikan. Dengan tegas, ia menyatakan, “Saya sudah tidak mau untuk menagihnya karena sering saya menagih janji, sering pula ingkari janji. Meleset terus. Bahkan anggaran yang seharusnya diberikan untuk tahun 2024 belum juga disalurkan.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agus mengundang masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut atau ingin mendapatkan informasi langsung mengenai Bumdes untuk datang langsung ke pengurus Bumdes atau pemerintah Desa Tanah Baru.
Selain itu, Agus juga mengungkapkan masalah terkait Dana Ketahanan Pangan. Ia menjelaskan bahwa tahap pertama pencairan dana tersebut belum terlaksana.
“Dulu, tahun 2023, dana ketahanan pangan peruntukannya untuk peternakan. Namun, ketika dana itu cair, peruntukannya tidak diberikan. Peternakan jadi tidak ada satupun yang menerima. Memang banyak di dusun kami kampung Melayu, peternak-peternak pada difotoin kandangnya pak, sama aparat pemerintah Desa, saya nggak perlu sebutkan orangnya itu. Sudah difoto pak tapi ketika dana itu cair peruntukannya enggak diberikan pak, cuman minta foto-fotonya saja,” ujar Agus.
Agus menekankan bahwa masalah ini juga berkaitan dengan keberadaan program Stunting. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena setiap ada kegiatan posyandu, anak-anak balita tidak pernah mendapatkan bantuan makanan yang dijanjikan.
“Sudah dua kali posyandu, anak-anak balita tidak pernah mendapatkan bantuan, baik itu bubur kacang ijo maupun biskuit,” tegas Agus.
Dalam pernyataannya, Agus juga menyoroti rendahnya responsivitas pemerintah desa terhadap kritikan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat. Ia menuturkan, “Saya masih peduli sama pemerintah Tanah Baru, tapi, bagaimana ketika kami kasih kritikan saran enggak didengar.”
Agus juga menyayangkan rendahnya fungsi kontrol dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja pemerintah desa. “BPD seharusnya memiliki fungsi kontrol terhadap desa, tapi nyatanya, BPD tidak berfungsi dengan baik,” ujar Agus. (Red)
Tinggalkan Balasan