Lintaskarawang.com – Pada 14 Februari 2024 lalu di seluruh wilayah Indonesia dan juga di beberapa negara yang terdapat WNI, telah diselenggarakan pesta demokrasi, pemungutan suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Legislatif ditingkat pusat maupun daerah, juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam pelaksanan Pemilu 2024 ini, ada beberapa wilayah yang belum bisa melaksanakan pemungutan suara karena terkendala alam dan keamanan sehingga menunda proses pemungutan suara tersebut. Daerah terbanyak yang melakukan penundaan pemungutan suara ada di Indonesia Timur, khususnya Papua.
Di Kabupaten Karawang, menurut laporan masyarakat terjadi dugaan potensi kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum, yang anehnya bukan dari peserta Pemilu tetapi dari lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Hal ini menjadi sorotan publik dan viral di aplikasi percakapan masyarakat Karawang.
ADH, Ketua GMPI DPD Purwakarta menyoroti peristiwa ini dan menghimbau kepara masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan proses demokrasi tersebut sampai penghitungan suara selesai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk menjaga supaya Pemilu di Kabupaten Karawang prosesnya selesai dengan langsung, umum, bebas, rahasia, dan tanpa keberpihakan, ADH bersama masyarakat dan organisasi masa melakukan audensi ke kantor KPU Karawang. Mewakili DPP GMPI ADH mempertanyakan terkait banyaknya permasalahan yang terjadi dalam proses pemilihan suara pada Rabu, 14 Februari 2024 kemarin, sampai pada proses penghitungan suara. ADH bersama ormas GMPI dan ormas lain di Karawang diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Karawang, Mari Fitriana yang didampingi Sekretaris Fauzy Purwendi.
“Kami terus melakukan pengawalan disetiap TPS yang berada di Purwakarta agar tidak terjadi kecurangan yang bisa merugikan dari salah satu pihak, dapat dilaksanakan proses demi proses dengan lancar,” kata Dhabul panggilan akrab Ketua GMPI DPD Purwakarta. Sabtu (17/2/2024) di kantor sekretariat DPD Purwakarta.
Dhabul menegaskan Maka dari itu untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam proses penghitungan suara, dari Ormas GMPI DPD Purwakarta mengawal proses demi proses pesta demokrasi ini.
Dalam video yang diterima Lintas Karawang, masa yang mendatangi KPU Kabupaten Karawang sempat memberikan keterangan kepada awak media yang hadir. Humas GMPI dalam kesempatan itu mengatakan bahwa mereka meminta KPU Karawang untuk tetap netral dan tidak berpihak, serta tidak mengurangi suara serta tidak menggelembungkan suara.
“Dan apabila terjadi temuan temuan di lapangan maka kami bersama masyarakat kabupaten Karawang tidak sungkan sungkan akan datang ke KPU Karawang dengan masa aksi yang lebih banyak.” Ancam Dhabul.
Dalam keterangan lebih lanjut, menjawab pertanyaan awak media yang menanyakan kecurangan yang ada Dhabul mengatakan bahwa diduga, baru teridikasi banyak temuan temuan di lapangan terjadi kotak suara yang tengah malam dibawa dua orang diduga Pengurus KPPS menggunakan 2 motor. Dhabul juga melihat situs resmi pengumuman selalu Caleg nomor urut 1 selalu diberikan nilai lebih tinggi dari beberapa partai. “Ini menjadi opini yang terbangun oleh publik bahwa Caleg nomer urut 1 selalu lebih banyak suaranya padahal Celeg yang dijagokanya tiap TPS mempunyai suara lebih banyak tapi di situs KPU nilainya lebih sedikit.” Tegas Dhabul
Diketahui dari data KPU Pusat, dari Dapil Jawa Barat X yang meliputi Kabupaten Karawang dan Kabupatan Purwakarta. Caleg Nomor urut 1 yang diusung PDIP adalah Hj. Noor Rafiqa, S.Ag, sedangkan Caleg nomor urut 2 adalah Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M.. Pipik adalah Ketua DPC PDIP Kabupaten Karawang, dan dari data yang beredar Ketua Umum GMPI adalah Muhamad Sayegi atau lebih dikenal dengan nama Haji Dewasena. Pipik Taufik Ismail adalah Kakak Kandung Muhammad Sayegi atau Haji Dewasena. (Red)
